Mengapa Harus Takut Melapor? (Urgensi Keberadaan Aplikasi WISE Kemenkeu)

1498214_20140926054103

Ingat!! Kejahatan ada dimana-mana. Waspadalah! Waspadalah! Demikian kata Bang Thoyyib, eh salah Bang Napi di sebuah acara televisi swasta Indonesia pada era tahun 2000-an. Menurut Bang Napi, kejahatan bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena kesempatan. Layaknya Yin dan Yang, di dunia ini selalu akan akan hitam dan putih. Selalu ada yang baik dan jahat. Yang menarik adalah sebenarnya mengapa kejahatan atau pelanggaran atas peraturan itu bisa timbul?

Teori timbulnya pelanggaran
Sigmund Freud dalam perspektif psikoanalisa menjelaskan bahwa ketidak seimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya menyebabkan perilaku menyimpang atau melanggar peraturan. Pada prinsipnya pelanggaran bermula dari sifat dasar manusia yang ingin meraih kesenangan hidup, seperti keinginan untuk makanan, memiliki pakaian indah, mobil mewah, seks, dan kelangsungan hidup lainnya. Apabila hal tersebut tidak dapat diperoleh secara legal atau sesuai aturan sosial, maka seseorang secara naluriah akan mencoba segala cara illegal untuk meraih apa yang diinginkannya tersebut. Pelanggaran terhadap peraturan berasal dari kelemahan manusia yang tidak mampu menahan diri untuk menahan ego sehingga menjadi rentan melakukan perbuatan menyimpang.
Albert Bandura menjelaskan bahwa pelanggaran timbul dari hasil proses belajar psikologis yang mekanismenya diperoleh dari hasil pengamatan dan pembelajaran perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya. Misalnya, seorang pegawai mengetahui teman sejawatnya melakukan korupsi, kemudian dengan uang hasil korupsinya tersebut, temannya menjadi punya uang banyak untuk bersenang-senang, maka seseorang yang tidak dapat menahan diri akan mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku korupsi tersebut. Dalam perspektif ini, manusia digambarkan memiliki kapasitas berpikir aktif yang mampu memutuskan apakah akan meniru atau tidak hal negatif tertentu yang mereka amati dari lingkungan sosial mereka.
Teori sosial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang timbul dari hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seseorang yang mempunyai perilaku menyimpang biasanya lahir dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, pengalaman traumatis, hidup di lingkungan sosial yang miskin di mana banyak pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental, serta berbagai kesulitan psikososial lainnya. Menurut Urie Brofenbenner perilaku menyimpang muncul sebagai interaksi faktor personal seperti kepribadian, trauma, biologis dan lain-lain dengan berbagai faktor sistem sosial di sekelilingnya. Misalnya, seseorang memiliki gangguan kepribadian karena pernah mengalami trauma pengasuhan masa kecil dengan berbagai kekerasan fisik.

53d8db31192290d08b8cdff0511fd941

Korupsi di lingkungan PNS
Penyimpangan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang umumnya sering terjadi adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Khusus untuk perbuatan korupsi, terdapat beberapa alasan kenapa PNS di Indonesia banyak yang melakukan perbuatan korupsi, antara lain sebagai berikut:
1. PNS korupsi untuk membeli rumah.
Bagi yang hidup di kota-kota besar di Indonesia, untuk membeli sebuah rumah yang layak bagi seorang PNS dengan gaji yang ada adalah hal yang hampir tidak mungkin. Rumah dan tanah yang ada saat ini sudah sangat mahal bagi gaji seorang PNS. Tanah di Indonesia telah habis dibeli dan dikoleksi oleh para koruptor atau pengusaha tamak yang dengan dalih investasi dan niat untuk mencuci uang haram (money laundrying), sehingga sesuai hukum ekonomi maka sisa tanah yang sedikit ini menjadi mahal karena di perebutkan oleh orang banyak. Sehingga tidak mengherankan jika harga tanah atau rumah sudah setinggi langit, yang menyebabkan sebagian besar gaji PNS setiap bulannya tersedot untuk membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) setiap bulan.
2. PNS korupsi untuk biaya pendidikan.
Negeri Indonesia ini negeri penuh ironi. Anak PNS yang jujur yang penghasilannya hanya mengendalkan dari gaji saja tidak akan bisa untuk mensekolahkan anaknya di sekolah negeri. Apalagi untuk menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri. Untuk uang masuk dan uang gedung saja jauh berlipat dari gaji seorang PNS. Anggaran pendidikan sebesar 20% (duapuluh persen) dari APBN ternyata tidak berpenggaruh besar atas keringanan biaya pendidikan di Indonesia.
3. PNS korupsi karena terlilit utang.
Jika seorang PNS untuk membeli kebutuhan primernya berupa sandang, pangan dan papan harus berhutang, maka lingkaran setan sudah terbuka. Apabila gaji seorang PNS telah habis untuk mencicil hutang setiap bulan selama bertahun-tahun, maka secara otomatis PNS akan berusaha bertahan hidup dengan mencari penghasilan tambahan. Dimana dalam lingkungan instansi pemerintahan cara menambah penghasilan yang mudah adalah dengan cara korupsi.
4. PNS korupsi untuk mengembalikan modal.
Bagi seorang PNS yang masuknya dengan cara menyogok, maka jelas untuk mengembalikan uang masuknya tersebut dengan cara korupsi untuk mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkan di depan tersebut..
5. PNS korupsi karena gila jabatan dan pujian dari pimpinan.
Dalam instansi pemerintah senioritas dan kepemimpinan masih meniru jaman penjajahan Belanda dimana seorang pimpinan dihormati seperti raja yang semua perintahnya adalah mewakili kehendak Tuhan, harus dituruti dan dijalankan tidak peduli apakah perintah tersebut justru melanggar hukum Negara bahkan hukum Tuhan. Prinsip yang di anut adalah Asal Bapak Senang (ABS), negara bangkrut tidak apa-apa.
6. Pengesampingan dosa korupsi oleh PNS.
Dalam prinsip demi kesejahteraan bersama tindakan penyelewengan anggaran dianggap sesuatu yang biasa dan tidak berdosa, apalagi kalo hasilnya dibagi bersama-sama.
7. PNS di daerah korupsi untuk memberi uang saku buat pejabat pusat berkunjung.
Negara Indonesia sebenarnya secara mental tidak benar-benar merdeka dari penjajahan. Di instansi pemerintah dan BUMN di daerah, apabila ada pejabat pusat yang berkunjun, maka harus diadakan acara sambutan, jamuan, antar rekreasi sana-sini, dibawakan oleh-oleh, tiket pulang dan tidak lupa uang saku. Kalau kedatangan pejabat pusat atas undangan instansi daerah uba rampe yang harus disiapkan masih lebih banyak lagi. Hal ini hampir sama dengan jaman Belanda di mana bangsa penjajah merasa berkuasa atas bawahannya di daerah sehingga menuntut fasilitas, sedangkan instansi daerah hampir sama seperti bangsa terjajah yang merasa harus mencari muka pada pejabat pusat.
8. Korupsi sudah terstruktur, sistematis dan massif.
Penyakit korupsi pada PNS Indonesia sudah sangat kronis dan menjadi sebuah arus yang sangat kuat. Apabila seorang PNS dalam suatu komunitas tidak mau mengikuti arus kuat tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh bersama dan tidak segan untuk di persilahkan keluar dari sistem yang ada.
Berdasarkan hal tersebut, solusi yang bisa ambil untuk benar benar menekan angka korupsi di Indonesia tidak dapat hanya sekedar tindakan sporadis, tetapi harus merupakan sebuah revolusi untuk menutup celah hal-hal yang membuat PNS menjadi seorang koruptor. Butuh tindakan terobosan untuk mengatasi masalah korupsi di lingkungan PNS. Salah satunya adalah apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yang menciptakan suatu aplikasi dalam rangka pelaporan pelanggaran PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melalui mekanisme pelaporan Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WISE).

Mengapa harus melapor?
Berbicara tentang pelanggaran aturan memang serba salah, di satu sisi mayoritas masyarakat sudah mengetahui bahwa pelanggaran tersebut salah dan berbahaya, namun di sisi lain masyarakat tidak mau atau tidak berani melaporkan dengan berbagai alasan. Dalam hukum Islam seorang mukmin turut bertanggung jawab dalam mencegah kemungkaran dalam segala bentuknya. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk beramar ma’ruf nahi mungkar. Hal ini tercermin dari hadits berikut:
“Jika kamu melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Jika kamu tidak sanggup cegahlah dengan lisanmu, dan jika kamu tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatimu, dan itulah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim).
Hal ini berarti tanggung jawab mencegah penyimpangan adalah tanggung jawab semua orang yang beriman, bukan hanya sekedar tanggung jawab aparat hukum, hukum, polisi, jaksa ataupun pengadilan.

ratas_21012014_1

Melapornya kemana?
Kementerian Keuangan telah mempunyai instrumen pelaporan pelanggaran melalui aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WISE), yang melindungi kerahasiaan identitas pelapor. Aplikasi WISE dapat diakses melalui alamat http://www.wise.kemenkeu.go.id. WISE diharapkan dapat berfungsi sebagai alat kontrol untuk membangun kembali public trust terhadap Kementerian Keuangan. Aplikasi WISE dapat mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan WISE dapat mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif dengan melaporkan pelanggaran ke saluran pengaduan yang telah disediakan. WISE menjadikan seluruh organ Kementerian Keuangan lebih saling peduli, koreksi dan saling mengingatkan. Pembentukan WISE diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pegawai dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.
Mengenai pelaporan melalui aplikasi WISE ini, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1329799959310397109
Adapun inti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan, adalah sebagai berikut:
1. Apa itu pelanggaran?
Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Keuangan, serta tindakan lainnya yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Apa itu pengaduan?
Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (whistleblower) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
3. Pihak-pihak yang wajib mengadukan:
Setiap pejabat/pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran atau tidak merasa puas terhadap pelayanan pejabat/pegawai DJA.
4. Penyaluran dugaan pelanggaran/pernyataan tidak puas:
Melalui saluran pengaduan yang disediakan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) c.q. Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan/atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I, yaitu:
a. Langsung (help desk);
b. Surat;
c. Telepon;
d. Kotak Pengaduan;
e. Layanan pesan singkat (SMS);
f. Surat elektronik (Email);
g. Faksimili.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan identitas pelapor:
IBI, UKI dan UT wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor. UKI dan UT diperbolehkan mengungkapkan identitas pelapor hanya kepada IBI.
6. Pemberian nomor register pelapor:
Setiap pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register yang diperoleh melalui aplikasi, yang berfungsi sebagai identitas pelapor dalam melakukan komunikasi dengan penerima laporan (IBI, UKI, UT).
7. Kewajiban memberikan jawaban tertulis atas laporan pelanggaran:
Atas laporan pelanggaran dengan identitas pelapor yang jelas (nama dan alamat), IBI, UKI dan UT wajib memberikan jawaban/respon tertulis paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak laporan diterima.
8. Verifikasi yang dilakukan oleh IBI, UKI dan UT atas setiap laporan pelanggaran yang diterima:
a. Verifikasi IBI:
1. Melakukan kajian/analisis, apabila laporan pelanggaran terkait tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Diteruskan ke instansi/lembaga terkait, apabila tidak terkait dengan tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Apabila materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas:
a) Jika identitas pelapor jelas, maka dimintakan informasi tambahan (belum dapat ditindaklanjuti);
b) Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga dan materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).
b. Verifikasi UKI atau UT
1. Melakukan kajian/analisis apabila materi laporan pelanggaran terkait tusi unit eselon I yang bersangkutan.
2. Diteruskan ke unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya yang terkait atau instansi atau instansi/lembaga diluar Kementerian Keuangan.
3. Apabila materi laporan pelanggaran sumir/tidak jelas:
a) Jika identitas pelapor jelas, maka dimintakan informasi tambahan (belum dapat ditindaklanjuti);
b) Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang di duga melanggar dan materi pelanggaran tidak jelas, dan atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).
9. Hal-hal yang dimuat dalam kajian/analisis IBI, UKI dan UT:
a. Dugaan kasus;
b. Unit kerja terkait;
c. Pokok permasalahan/materi pelanggaran;
d. Ketentuan yang dilanggar;
e. Kesimpulan;
f. Rekomendasi.
10. Rekomendasi kajian/analisis
a. Yang dibuat IBI
1) Ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
2) Meminta inspektorat terkait untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan;
3) Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance).
b. Yang dibuat UKI atau UT
1) Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
2) Laporan pelanggaran diteruskan ke IBI, apabila:
a) Terdapat dugaan pelanggaran berat;
b) Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang diduga melakukan pelanggaran, kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya oleh Menteri Keuangan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
11. Pemeriksaan oleh IBI, UKI dan UT:
– Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan.
– Dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan Unit Eselon II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, dan Pimpinan dimaksud mernyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada IBI, UKI, UT.
– Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan, yang memuat:
a. Latar belakang/pokok permasalahan;
b. Ruang lingkup;
c. Tujuan pemeriksaan;
d. Hasil pemeriksaan (mencantumkan apa, siapa, dimana, mengapa, kapan dan bagaimana);
e. Kesimpulan;
f. Rekomendasi yang dapat berupa:
1) Penjatuhan hukuman disiplin;
2) Pengembalian kerugian Negara (disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti);
3) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Polri;
4) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada KPK.
– Apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan diteruskan ke IBI untuk dilimpahkan kepada penegak hukum yang berwenang.
– Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan Unit Eselon I dan/atau pejabat yang berwenang menghukum.
– Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab.
– Putusan penjatuhan hukuman disiplin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima hasil pemeriksaan dengan tembusan Inspektur Jenderal.
– IBI memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pelanggaran yang dilakukan UKI atau UT.
– Dalam hal pelapor meminta penjelasan perkembangan/tindak lanjut atas laporan pelanggaran, pelapor dapat menghubungi IBI sebagai koordinator pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan identifikasi nomor register pengaduan yang diperoleh.
– Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta memberikan jawaban pertanyaan pelapor, IBI menyelenggarakan system monitoring mingguan (weekly monitoring system) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan.
– Inspektur Jenderal melakukan eksaminasi dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum, yang hasil eksaminasi tersebut menjadi pertimbangan pimpinan unit Eselon I atau Menteri Keuangan untuk meninjau, meralat dan atau mengubah putusan penjatuhan hukuman disiplin.
12. Tata cara pelaporan pengelolaan laporan pelanggaran:
– IBI, UKI, UT membuat laporan bulanan kemajuan pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan unit eselon I masing-masing yang disampaikan pimpinan unit eselon I dengan tembusan Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap bulannya (jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya).
– Inspektorat Jenderal cq. Inspektorat bidang investigasi secara triwulanan atau sewaktu-waktu membuat Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan pimpinan unit eselon I, paling lambat tanggal 25 setiap triwulan (jika tanggal 25 jatuh pada hari libur, maka disampaikan hari kerja berikutnya), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan triwulan I paling lambat 25 Maret;
b. Laporan triwulan II paling lambat 25 Juni;
c. Laporan triwulan III paling lambat 25 September;
d. Laporan triwulan IV paling lambat 25 Desember.
13. Tatacara publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran:
– Inspektorat Jenderal (Itjen) cq. Inspektorat Bidang Investigasi bersama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal mempublikasikan pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
– Itjen cq. Inspektorat Bidang Investigasi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang akan dipublikasikan kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan ketentuan:
a. Laporan triwulan I paling lambat 15 April;
b. Laporan triwulan II paling lambat 15 Juli;
c. Laporan triwulan III paling lambat 15 Oktober;
d. Laporan triwulan IV paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.
Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.
– Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekjen memublikasikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Itjen cq. Inspektorat Bidang Investigasi.
– Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran disajikan melalui:
a. Situs resmi Kemenkeu secara berkala paling lambat hari kerja terakhir tiap triwulanan;
b. Salah satu media massa cetak berskala nasional secara berkala setiap bulan April dan bulan Oktober paling lambat pada hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan;
– Dalam publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan, Itjen c.q. Inspektorat Bidang Investigasi dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekjen wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
14. Pejabat yang berwenang menghukum:
Pejabat yang menjatuhkan hukuman displin sebagaimana dimaksud PP 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Displin PNS.
15. Unit Kepatuhan Internal (UKI):
Unit kerja setingkat eselon II di lingkungan unit eselon I yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan internal di lingkungan unit eselon I yang bersangkutan.
16. Unit Tertentu (UT):
Unit kerja setingkat eselon II di lingkungan eselon I, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Eselon I untuk menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan.
17. Inspektorat Bidang Investigasi (IBI):
Unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Itjen yang ditetapkan sebagai coordinator pengelolaan pelapoeran pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Kemenkeu.
18. Pengunaan Aplikasi:
Dalam pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta pelaporan hasil pengelolaan pelaporan pelanggaran digunakan aplikasi yang disediakan oleh Itjen.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: