URGENSI LP2P DAN MANFAATNYA BAGI KITA

Image

Hai Sohib! Pernahkah kita mendengar kata LP2P? Sebagian dari kita mungkin ada yang sudah mengenal dengan baik apa itu LP2P, sedangkan sebagian lain masih bertanya-tanya makanan atau hewan apakah LP2P itu? Secara singkat LP2P pada hakekatnya adalah pelaporan pajak yang telah kita bayarkan kepada Menteri Keuangan, wujud aktualisasi ketaatan kita dalam membayar pajak, yang menjadi back bone pendapatan Negara sebagai upaya pendistribusian kemakmuran kepada seluruh rakyat, dalam mewujudkan insan Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Lalu timbul pertanyaan berikutnya, apa manfaat yang dapat kita peroleh dari pelaporan LP2P yang mulai tahun 2013 dilakukan secara online? Selama ini sebagai PNS, kita mungkin lebih sering diberikan pendekatan punishment dibanding pendekatan humanis berupa reward. Sedikit melakukan kesalahan hukuman menanti di depan mata, namun jarang sekali reward diberikan ketika berprestasi. Beberapa orang mengatakan hal tersebut lumrah, karena sudah tugas PNS untuk mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Jujur, banyak dari kita yang menganggao bahwa pelaporan LP2P online adalah hal sepele atau bahkan hanya membuang-buang waktu kita yang berharga. Dasyat!

Mmmm… tunggu dulu Sobat! Dalam melakukan sesuatu, seseorang tentu harus tahu urgensi apa dan kenapa ia harus melakukan sesuatu hal. Oke, disini akan saya coba berikan contoh nyata apa keuntungan yang dapat kita peroleh dari pelaporan LP2P online. Sekilas memang terlihat sederhana, namun sebenarnya ada beberapa manfaat besar yang dapat kita peroleh dari pelaporan LP2P online. Kalau kita lihat skema pelaporan LP2P, terdapat kewajiban untuk melaporkan daftar harta kekayaan (DHK) dalam satu paket pelaporannya. Nah, manfaat yang dapat kita peroleh antara lain sebagai berikut:

1. Pertama, mengetahui jumlah harta yang kita miliki saat ini.
Jujur Sohib, saya yakin jika saat ini ditanya, berapa nominal dan harta apa saja yang Sohib miliki, maka saya yakin sedikit dari Sohib yang bisa menjawab. Itu karena pendapatan kita (baik dari Gaji, Investasi, Surat Berharga dll) dan aset yang kita miliki terus bertambah (misal dari warisan, hibah orang tua, hasil investasi dll) sangat jarang kita dokumentasikan dan kita update. Nah dengan pelaporan LP2P ini secara tidak langsung kita “dipaksa” untuk meng-inventarisir harta kekayaan kita setiap tahun. Jika suatu saat Sohib tiba-tiba butuh uang buat keperluan penting dan mendadak, jangan buru-buru cari pinjaman uang ke Bank, tapi lihat saja adakah harta Sohib yang bisa dijual untuk menutup kebutuhan tersebut. He..he..

2. Kedua, aplikasi e-lp2p berguna saat dibutuhkan
Sekarang marilah kita berandai-andai, bayangkan andaikata 10, 20 atau 30 tahun lagi kita mengikuti fit and proper test sebagai Calon Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Biasanya fit and proper test mensyaratkan adanya pelaporan Daftar Harta Kekayaan. Dalam scope yang lebih kecil, taruhlah 5 atau 10 tahun lagi Sobat diangkat menjadi pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Nah, jika kita sudah mencicil mengisi harta kita dari jauh-jauh hari dan selalu kita update tiap tahun melalui aplikasi e-lp2p, maka kita tidak perlu kebingungan sampai menyewa akuntan publik atau tim appraisal untuk menilai jumlah kekayaan kita kan?
Sohib tinggal klik, buka aplikasi e-lp2p via smartphone dan…….Sim Salabim, jadi apa, prok, prok, prok! ala pak Tarno, Wuzzz…hanya dalam hitungan menit, keluarlah semua Daftar Harta Kekayaan yang Sohib butuhkan. So simple, so easy and very helpful bukan?

Dalam aplikasi pelaporan e-lp2p selain pelaporan pajak dan DHK juga ada data pegawai, yang mungkin berguna apabila kita membutuhkan. Misalkan kita lupa NIP, nomor NPWP, kodepos rumah atau alamat rumah (asal jangan lupa nama istri ya?..he..he..) Tinggal klik dan muncul data yang kita butuhkan.

Oke, kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal dulu seluk beluk LP2P, mungkin sedikit pencerahan berikut bisa sedikit membantu Sohib-sohib semua.

Apa itu LP2P?

LP2P adalah laporan semua pajak-pajak pribadi, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor, yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki pangkat penata muda (Golongan III/a) atau lebih tinggi, seluruh pegawai fungsional dan pegawai yang bertugas di bidang pelayanan publik.

Dasar Hukum LP2P?

Dasar hukum penyampaian LP2P kepada Menteri Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 366/KMK.09/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Siapa saja yang wajib menyampaikan LP2P?

Yang wajib menyampaikan LP2P kepada Menteri Keuangan adalah:

  • Pejabat struktural;
  • Pejabat fungsional;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat Penata Muda (Golongan III/a) atau lebih tinggi;
  • Pejabat/pegawai lainnya yang tugasnya terkait dengan pelayanan publik yang ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Kapan waktu penyampaian LP2P?

Pelaporan LP2P dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Penyampaian LP2P tahun sebelumnya disampaikan antara bulan Januari dan paling lambat dilaporkan kepada Itjen pada bulan April.

Misal:

Untuk pelaporan pajak dan data harta kekayaan yang diperoleh selama kurun waktu 2012, maka wajib disampaikan pada bulan Januari sampai dengan paling lambat bulan April 2013.

Bagaimana cara pengisian LP2P?

LP2P harus diisi secara benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengisian LP2P dilakukan melakui aplikasi e-lp2p, di alamat http://lp2p.depkeu.go.id, dengan user name dan password customize-nya menggunakan user name dan password e-performance. Data yang disampaikan pada prinsipnya adalah data sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang sebelumnya. Cara pengisian dan pengenalan item-item dalam aplikasi e-lp2p adalah sebagai berikut:

Pengenalan item dalam e-lp2p

1. Menu Home

Halaman utama aplikasi e-lp2p, yang berisi uraian singkat  e-lp2p dan pejabat yang wajib mengisi LP2P

2. Menu Login

Pintu gerbang utama menuju aplikasi e-lp2p. User name dan password menggunakan user name dan password aplikasi e-performance.

3. Menu LP2P dan DHK

Tempat pengisian secara online, berisi data pegawai, data LP2P, data DHK (Daftar Harta Kekayaan) dan berkas LP2P dan DHK.

4. Menu berkas LP2P dan DHK tahun sebelumnya

Berisi data LP2P dan DHK tahun sebelumnya.

5. Menu monitoring

Untuk melihat daftar pegawai yang sudah mengirimkan LP2P.

6. Menu memo

Untuk menulis catatan penting terkait LP2P.

7. Menu hubungi kami

Apabila terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan kepada admin LP2P Itjen atau pemberitahuan apabila terdapat kesalahan dan ralat atas kesalahan pengisian LP2P dan DHK yang telah terlanjur dikirim.

8. Menu cara penggunaan

Tempat mengunduh petunjuk pengisian manual e-lp2p.

9. Menu logout

Keluar aplikasi setelah pengisian data e-lp2p secara lengkap dan benar, demi keamanan dan kerahasiaan data.

Cara pengisian

1. Klik login, isi user name dan password sesuai user name dan password e-performance.

2. Klik item LP2P dan DHK. Kemudian isi masing-masing item mulai dari data pegawai sampai dengan berkas LP2P:

a. Data pegawai

Cek kebenaran data apakah sudah benar. Jika terdapat kesalahan data yang ingin dibetulkan klik ubah data di sebelah kanan bawah. Pada prinsipnya semua parameter dapat diubah kecuali LP2P tahun pajak, NIP, nama lengkap. Jika terdapat NIP atau nama lengkap yang ingin diubah maka dapat menhubungi admin LP2P di menu hubungi kami.

b. Data LP2P

1)    Pajak penghasilan

Isi seluruh kolom yang wajib di isi, dengan mendasarkan data yang dirilis dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2)    Pajak bumi dan bangunan

Diisi dengan mendasarkan pada SPPT PBB tahun sebelumnya.

3)    Pajak kendaraan bermotor

Diisi dengan mandasarkan data pada STNK/BPKB. Untuk atas nama kendaraan bermotor adalah atas nama terakhir sesuai BPKB. Kolom keterangan diisi, misalnya apakah dari hasil sendiri/beli, hibah/dibelikan orang tua atau warisan.

c. Data DHK

Prinsipnya bisa diubah atau dihapus, misalnya apabila dijual, ganti kepemilikan atau nilai jualnya mengalami kenaikan/penurunan.

1)    Tanah/Bangunan

Jika terjadi perbedaan data di SPPT dan sertifikat tanah (misalnya luas dan atas nama tanah), maka gunakan data di sertifikat.

2)    Kendaraan

Nilai perolehan adalah nilai ketika saat membeli kendaraan bermotor. Sedangkan nilai/harga jual adalah nilai pasar apabila dijual saat ini. Pengisian nilai/harga jual dapat ditempuh melalui pengecekan harga second kendaraan dengan jenis dan merek yang sama  dalam situs jual beli online di internet, misalnya kaskus, tokobagus, berniaga dll.

3)    Uang tunai

Diisi dengan jumlah uang per 31 Desember tahun yang dilaporkan.

4)    Surat berharga

Diisi apabila memiliki obligasi, saham, asuransi, saham, sukuk, ORI, dana pensiun atau surat berharga lainnya per 31 Desember tahun yang dilaporkan.

5)    Aset lainnya

Misalnya perhiasan. Logam mulia, berlian, perak, permata dll.

6)    Penghasilan terkena PPh final

Diisi apabila terdapat PPh final yang harus dibayar.

7)    Kewajiban/hutang

Hutang kepada orangtua, saudara/keluarga, ataupun teman sekalipun tetap harus di input dalam DHK selama nominalnya cukup besar (misalnya di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Klik berkas LP2P dan DHK, kemudian klik sub item kirim berkas online. Cek apakah masih terdapat tanda silang merah, yang berarti masih ada data yang belum diisi atau salah dalam mengisi. Apabila semua data telah diisi dengan benar dan semua tanda sudah centang hijau, maka berkas siap untuk dikirim.

4. Apabila berkas sudah dikirim maka secara otomatis akan muncul, tanda cetak via pdf dan muncul sub item tanda terima yang bisa kita print out.

5. Bagi istri atau suami yang merupakan PNS Kemenkeu dan hartanya sudah dilaporkan sebelumnya di DHK suami/istrinya, maka tetap wajib melaporkan di DHK yang bersangkutan dengan memberikan keterangan bahwa harta tersebut telah dilaporkan di DHK suami/istri dengan mencantumkan nama dan NIP.

Surat Kuasa dan Surat Pernyataan

Dalam hal surat pernyataan dan surat kuasa belum disampaikan pada pelaporan LP2P tahun sebelumnya, atau sudah disampaikan namun isian salah/belum ditempel materai/belum ditandatangani (bisa dilihat dari masih adanya tanda silang centang hijau pada saat akan meng-klik kirim berkas). Pada saat kirim berkas akan muncul 4 (empat) centang hijau yaitu: Surat Kuasa, Surat Peryataan, LP2P dan DHK. Jika demikian adanya, maka yang bersangkutan harus mencetak surat pernyataan dan surat kuasa secara setelah pengisian online yang masing-masing dilampiri materai Rp.6000,- dan ditandatangani, dimasukkan dalam amplop putih polos bebas dan ditujukan kepada Yth. Menteri Keuangan melalui Itjen Kemenkeu.
Amplop tersebut kemudian disampaikan kepada Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum (KBH) atau Unit Kontrol/Unit Kepatuhan Internal lain yang ditunjuk oleh masing-masing Eselon I untuk menatausahakan LP2P.

Jika sudah mengirim dan cara pengisiannya telah benar serta lengkap, pada item kirim berkas tidak akan muncul tanda centang hijau. Pada saat kirim berkas hanya akan muncul centang hijau pada LP2P dan DHK.

Tanda Centang Hijau dan Centang Merah

Tanda centang merah pada item kirim berkas, berarti masih terdapat data yg belum diisi atau sudah diisi namun salah.
Tanda centang hijau berarti berkas telah diisi secara benar dan lengkap.

Khusus tanda centang hijau yang muncul pada saat akan kirim berkas pada Surat Pernyataan dan Surat Kuasa, berarti setelah kirim berkas, yang bersangkutan harus mencetak Surat Pernyataan dan Surat Kuasa, dilampiri materai Rp.6000,-, ditandatangani, masukkan amplop polos putih bebas ditujukan kepada Yth. Menteri Keuangan. Kemudian amplop disampaikan kepada Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum.

Bagaimana apabila si pegawai wajib LP2P tidak dapat mengoperasikan komputer?

Bagi pegawai yang tidak dapat menyampaikan LP2P dan DHK secara elektronik melalui aplikasi e-lp2p, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan dokumen fisik LP2P dengan disertai surat keterangan/penjelasan dari kepala kantor/unit/satker yang bersangkutan.

Siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas penyampaian LP2P?

  1. Pegawai yang bersangkutan, untuk mengisi LP2P secara benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Dirjen atau pimpinan masing-masing unit Eselon I, berkewajiban: a. Menyampaikan daftar pejabat/pegawai yang ditetapkan dan dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan LP2P kepada Itjen, Kemenkeu, setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari 2013, b. Menatausahakan dan mengawasi penyampaian LP2P di unit masing-masing, c.Melaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Itjen dalam hal terdapat pejabat/pegawai yang tidak menyampaikan LP2P.
  3. Itjen, Kementerian Keuangan: a. Menerima dan menatausahakan LP2P, b. Melakukan penelitian dan penilaian LP2P yang diterima, c.Menyimpan LP2P data LP2 dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjamin ketertiban administrasi, keamanan dan kerahasiaannya, d. Melaporkan kepada Menteri Keuangan hasil penelitian dan penilaian LP2P secara berkala.

Itjen juga berwenang untuk:

  1. Meminta keterangan atau penjelasan dari pimpinan unit Eselon I atas Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan LP2P.
  2. Meminta keterangan atau penjelasan dari pegawai/pejabat mengenai kebenaran informasi LP2P yang disampaikan.

Sanksi apakah yang akan dikenakan apabila tidak mengisi LP2P secara online?

Kewajiban pengisian LP2P secara online diatur dalam KMK Nomor 366/KMK.09/2012 dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mengabaikan kewajiban pelaporan LP2P berarti melanggar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban untuk “menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan”, karena KMK merupakan salah satu bentuk peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan bunyi diktum Kesepuluh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Pejabat/pegawai yang tidak menyampaikan LP2P atau terbukti mengisi LP2P tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sanksi lain adalah sanksi moral. Sebagaimana KMK 7/KMK.09/2011 diktum Keempat, bahwa menjadi kewajiban Dirjen/Pimpinan unit Eselon I untuk menyampaikan daftar pegawai dan alasan kenapa pegawai tersebut tidak menyampaikan LP2P kepada Menteri Keuangan yang tembusannya diberikan kepada Itjen. Jadi logika sederhananya apabila Menteri Keuangan kebetulan menegur Dirjen/Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan karena terdapat Pejabat/Pegawai di jajaran Unit Eselon I nya tidak menyampaikan LP2P, maka secara otomatis Dirjen/Eselon I akan meneruskan teguran kepada pegawai yang bersangkutan. Ini sanksi moral, berupa teguran dari atasan dan dianggap tidak profesional oleh atasan, dan mungkin berdampak pada karir yang bersangkutan di masa depan.

Demikian semoga bermanfaat. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan.

@Angling Kemenangan

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: