Mengapa Harus Takut Melapor? (Urgensi Keberadaan Aplikasi WISE Kemenkeu)

1498214_20140926054103

Ingat!! Kejahatan ada dimana-mana. Waspadalah! Waspadalah! Demikian kata Bang Thoyyib, eh salah Bang Napi di sebuah acara televisi swasta Indonesia pada era tahun 2000-an. Menurut Bang Napi, kejahatan bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena kesempatan. Layaknya Yin dan Yang, di dunia ini selalu akan akan hitam dan putih. Selalu ada yang baik dan jahat. Yang menarik adalah sebenarnya mengapa kejahatan atau pelanggaran atas peraturan itu bisa timbul?

Teori timbulnya pelanggaran
Sigmund Freud dalam perspektif psikoanalisa menjelaskan bahwa ketidak seimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya menyebabkan perilaku menyimpang atau melanggar peraturan. Pada prinsipnya pelanggaran bermula dari sifat dasar manusia yang ingin meraih kesenangan hidup, seperti keinginan untuk makanan, memiliki pakaian indah, mobil mewah, seks, dan kelangsungan hidup lainnya. Apabila hal tersebut tidak dapat diperoleh secara legal atau sesuai aturan sosial, maka seseorang secara naluriah akan mencoba segala cara illegal untuk meraih apa yang diinginkannya tersebut. Pelanggaran terhadap peraturan berasal dari kelemahan manusia yang tidak mampu menahan diri untuk menahan ego sehingga menjadi rentan melakukan perbuatan menyimpang.
Albert Bandura menjelaskan bahwa pelanggaran timbul dari hasil proses belajar psikologis yang mekanismenya diperoleh dari hasil pengamatan dan pembelajaran perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya. Misalnya, seorang pegawai mengetahui teman sejawatnya melakukan korupsi, kemudian dengan uang hasil korupsinya tersebut, temannya menjadi punya uang banyak untuk bersenang-senang, maka seseorang yang tidak dapat menahan diri akan mempunyai kecenderungan untuk meniru perilaku korupsi tersebut. Dalam perspektif ini, manusia digambarkan memiliki kapasitas berpikir aktif yang mampu memutuskan apakah akan meniru atau tidak hal negatif tertentu yang mereka amati dari lingkungan sosial mereka.
Teori sosial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang timbul dari hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seseorang yang mempunyai perilaku menyimpang biasanya lahir dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, pengalaman traumatis, hidup di lingkungan sosial yang miskin di mana banyak pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental, serta berbagai kesulitan psikososial lainnya. Menurut Urie Brofenbenner perilaku menyimpang muncul sebagai interaksi faktor personal seperti kepribadian, trauma, biologis dan lain-lain dengan berbagai faktor sistem sosial di sekelilingnya. Misalnya, seseorang memiliki gangguan kepribadian karena pernah mengalami trauma pengasuhan masa kecil dengan berbagai kekerasan fisik.

53d8db31192290d08b8cdff0511fd941

Korupsi di lingkungan PNS
Penyimpangan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang umumnya sering terjadi adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Khusus untuk perbuatan korupsi, terdapat beberapa alasan kenapa PNS di Indonesia banyak yang melakukan perbuatan korupsi, antara lain sebagai berikut:
1. PNS korupsi untuk membeli rumah.
Bagi yang hidup di kota-kota besar di Indonesia, untuk membeli sebuah rumah yang layak bagi seorang PNS dengan gaji yang ada adalah hal yang hampir tidak mungkin. Rumah dan tanah yang ada saat ini sudah sangat mahal bagi gaji seorang PNS. Tanah di Indonesia telah habis dibeli dan dikoleksi oleh para koruptor atau pengusaha tamak yang dengan dalih investasi dan niat untuk mencuci uang haram (money laundrying), sehingga sesuai hukum ekonomi maka sisa tanah yang sedikit ini menjadi mahal karena di perebutkan oleh orang banyak. Sehingga tidak mengherankan jika harga tanah atau rumah sudah setinggi langit, yang menyebabkan sebagian besar gaji PNS setiap bulannya tersedot untuk membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) setiap bulan.
2. PNS korupsi untuk biaya pendidikan.
Negeri Indonesia ini negeri penuh ironi. Anak PNS yang jujur yang penghasilannya hanya mengendalkan dari gaji saja tidak akan bisa untuk mensekolahkan anaknya di sekolah negeri. Apalagi untuk menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri. Untuk uang masuk dan uang gedung saja jauh berlipat dari gaji seorang PNS. Anggaran pendidikan sebesar 20% (duapuluh persen) dari APBN ternyata tidak berpenggaruh besar atas keringanan biaya pendidikan di Indonesia.
3. PNS korupsi karena terlilit utang.
Jika seorang PNS untuk membeli kebutuhan primernya berupa sandang, pangan dan papan harus berhutang, maka lingkaran setan sudah terbuka. Apabila gaji seorang PNS telah habis untuk mencicil hutang setiap bulan selama bertahun-tahun, maka secara otomatis PNS akan berusaha bertahan hidup dengan mencari penghasilan tambahan. Dimana dalam lingkungan instansi pemerintahan cara menambah penghasilan yang mudah adalah dengan cara korupsi.
4. PNS korupsi untuk mengembalikan modal.
Bagi seorang PNS yang masuknya dengan cara menyogok, maka jelas untuk mengembalikan uang masuknya tersebut dengan cara korupsi untuk mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkan di depan tersebut..
5. PNS korupsi karena gila jabatan dan pujian dari pimpinan.
Dalam instansi pemerintah senioritas dan kepemimpinan masih meniru jaman penjajahan Belanda dimana seorang pimpinan dihormati seperti raja yang semua perintahnya adalah mewakili kehendak Tuhan, harus dituruti dan dijalankan tidak peduli apakah perintah tersebut justru melanggar hukum Negara bahkan hukum Tuhan. Prinsip yang di anut adalah Asal Bapak Senang (ABS), negara bangkrut tidak apa-apa.
6. Pengesampingan dosa korupsi oleh PNS.
Dalam prinsip demi kesejahteraan bersama tindakan penyelewengan anggaran dianggap sesuatu yang biasa dan tidak berdosa, apalagi kalo hasilnya dibagi bersama-sama.
7. PNS di daerah korupsi untuk memberi uang saku buat pejabat pusat berkunjung.
Negara Indonesia sebenarnya secara mental tidak benar-benar merdeka dari penjajahan. Di instansi pemerintah dan BUMN di daerah, apabila ada pejabat pusat yang berkunjun, maka harus diadakan acara sambutan, jamuan, antar rekreasi sana-sini, dibawakan oleh-oleh, tiket pulang dan tidak lupa uang saku. Kalau kedatangan pejabat pusat atas undangan instansi daerah uba rampe yang harus disiapkan masih lebih banyak lagi. Hal ini hampir sama dengan jaman Belanda di mana bangsa penjajah merasa berkuasa atas bawahannya di daerah sehingga menuntut fasilitas, sedangkan instansi daerah hampir sama seperti bangsa terjajah yang merasa harus mencari muka pada pejabat pusat.
8. Korupsi sudah terstruktur, sistematis dan massif.
Penyakit korupsi pada PNS Indonesia sudah sangat kronis dan menjadi sebuah arus yang sangat kuat. Apabila seorang PNS dalam suatu komunitas tidak mau mengikuti arus kuat tersebut, maka akan dianggap sebagai musuh bersama dan tidak segan untuk di persilahkan keluar dari sistem yang ada.
Berdasarkan hal tersebut, solusi yang bisa ambil untuk benar benar menekan angka korupsi di Indonesia tidak dapat hanya sekedar tindakan sporadis, tetapi harus merupakan sebuah revolusi untuk menutup celah hal-hal yang membuat PNS menjadi seorang koruptor. Butuh tindakan terobosan untuk mengatasi masalah korupsi di lingkungan PNS. Salah satunya adalah apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yang menciptakan suatu aplikasi dalam rangka pelaporan pelanggaran PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melalui mekanisme pelaporan Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WISE).

Mengapa harus melapor?
Berbicara tentang pelanggaran aturan memang serba salah, di satu sisi mayoritas masyarakat sudah mengetahui bahwa pelanggaran tersebut salah dan berbahaya, namun di sisi lain masyarakat tidak mau atau tidak berani melaporkan dengan berbagai alasan. Dalam hukum Islam seorang mukmin turut bertanggung jawab dalam mencegah kemungkaran dalam segala bentuknya. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk beramar ma’ruf nahi mungkar. Hal ini tercermin dari hadits berikut:
“Jika kamu melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Jika kamu tidak sanggup cegahlah dengan lisanmu, dan jika kamu tidak sanggup, maka cegahlah dengan hatimu, dan itulah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim).
Hal ini berarti tanggung jawab mencegah penyimpangan adalah tanggung jawab semua orang yang beriman, bukan hanya sekedar tanggung jawab aparat hukum, hukum, polisi, jaksa ataupun pengadilan.

ratas_21012014_1

Melapornya kemana?
Kementerian Keuangan telah mempunyai instrumen pelaporan pelanggaran melalui aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WISE), yang melindungi kerahasiaan identitas pelapor. Aplikasi WISE dapat diakses melalui alamat http://www.wise.kemenkeu.go.id. WISE diharapkan dapat berfungsi sebagai alat kontrol untuk membangun kembali public trust terhadap Kementerian Keuangan. Aplikasi WISE dapat mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Diharapkan dengan WISE dapat mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif dengan melaporkan pelanggaran ke saluran pengaduan yang telah disediakan. WISE menjadikan seluruh organ Kementerian Keuangan lebih saling peduli, koreksi dan saling mengingatkan. Pembentukan WISE diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pegawai dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan.
Mengenai pelaporan melalui aplikasi WISE ini, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1329799959310397109
Adapun inti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan, adalah sebagai berikut:
1. Apa itu pelanggaran?
Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Keuangan, serta tindakan lainnya yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Apa itu pengaduan?
Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor Pelanggaran (whistleblower) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
3. Pihak-pihak yang wajib mengadukan:
Setiap pejabat/pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran atau tidak merasa puas terhadap pelayanan pejabat/pegawai DJA.
4. Penyaluran dugaan pelanggaran/pernyataan tidak puas:
Melalui saluran pengaduan yang disediakan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) c.q. Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan/atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I, yaitu:
a. Langsung (help desk);
b. Surat;
c. Telepon;
d. Kotak Pengaduan;
e. Layanan pesan singkat (SMS);
f. Surat elektronik (Email);
g. Faksimili.
5. Kewajiban menjaga kerahasiaan identitas pelapor:
IBI, UKI dan UT wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor. UKI dan UT diperbolehkan mengungkapkan identitas pelapor hanya kepada IBI.
6. Pemberian nomor register pelapor:
Setiap pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register yang diperoleh melalui aplikasi, yang berfungsi sebagai identitas pelapor dalam melakukan komunikasi dengan penerima laporan (IBI, UKI, UT).
7. Kewajiban memberikan jawaban tertulis atas laporan pelanggaran:
Atas laporan pelanggaran dengan identitas pelapor yang jelas (nama dan alamat), IBI, UKI dan UT wajib memberikan jawaban/respon tertulis paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak laporan diterima.
8. Verifikasi yang dilakukan oleh IBI, UKI dan UT atas setiap laporan pelanggaran yang diterima:
a. Verifikasi IBI:
1. Melakukan kajian/analisis, apabila laporan pelanggaran terkait tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Diteruskan ke instansi/lembaga terkait, apabila tidak terkait dengan tugas dan fungsi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Apabila materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas:
a) Jika identitas pelapor jelas, maka dimintakan informasi tambahan (belum dapat ditindaklanjuti);
b) Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga dan materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).
b. Verifikasi UKI atau UT
1. Melakukan kajian/analisis apabila materi laporan pelanggaran terkait tusi unit eselon I yang bersangkutan.
2. Diteruskan ke unit eselon I Kementerian Keuangan lainnya yang terkait atau instansi atau instansi/lembaga diluar Kementerian Keuangan.
3. Apabila materi laporan pelanggaran sumir/tidak jelas:
a) Jika identitas pelapor jelas, maka dimintakan informasi tambahan (belum dapat ditindaklanjuti);
b) Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang di duga melanggar dan materi pelanggaran tidak jelas, dan atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).
9. Hal-hal yang dimuat dalam kajian/analisis IBI, UKI dan UT:
a. Dugaan kasus;
b. Unit kerja terkait;
c. Pokok permasalahan/materi pelanggaran;
d. Ketentuan yang dilanggar;
e. Kesimpulan;
f. Rekomendasi.
10. Rekomendasi kajian/analisis
a. Yang dibuat IBI
1) Ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
2) Meminta inspektorat terkait untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan;
3) Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance).
b. Yang dibuat UKI atau UT
1) Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
2) Laporan pelanggaran diteruskan ke IBI, apabila:
a) Terdapat dugaan pelanggaran berat;
b) Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang diduga melakukan pelanggaran, kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya oleh Menteri Keuangan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
11. Pemeriksaan oleh IBI, UKI dan UT:
– Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan.
– Dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan Unit Eselon II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, dan Pimpinan dimaksud mernyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada IBI, UKI, UT.
– Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan, yang memuat:
a. Latar belakang/pokok permasalahan;
b. Ruang lingkup;
c. Tujuan pemeriksaan;
d. Hasil pemeriksaan (mencantumkan apa, siapa, dimana, mengapa, kapan dan bagaimana);
e. Kesimpulan;
f. Rekomendasi yang dapat berupa:
1) Penjatuhan hukuman disiplin;
2) Pengembalian kerugian Negara (disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti);
3) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Polri;
4) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada KPK.
– Apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan diteruskan ke IBI untuk dilimpahkan kepada penegak hukum yang berwenang.
– Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan Unit Eselon I dan/atau pejabat yang berwenang menghukum.
– Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab.
– Putusan penjatuhan hukuman disiplin paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima hasil pemeriksaan dengan tembusan Inspektur Jenderal.
– IBI memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pelanggaran yang dilakukan UKI atau UT.
– Dalam hal pelapor meminta penjelasan perkembangan/tindak lanjut atas laporan pelanggaran, pelapor dapat menghubungi IBI sebagai koordinator pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan identifikasi nomor register pengaduan yang diperoleh.
– Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta memberikan jawaban pertanyaan pelapor, IBI menyelenggarakan system monitoring mingguan (weekly monitoring system) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan.
– Inspektur Jenderal melakukan eksaminasi dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum, yang hasil eksaminasi tersebut menjadi pertimbangan pimpinan unit Eselon I atau Menteri Keuangan untuk meninjau, meralat dan atau mengubah putusan penjatuhan hukuman disiplin.
12. Tata cara pelaporan pengelolaan laporan pelanggaran:
– IBI, UKI, UT membuat laporan bulanan kemajuan pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan unit eselon I masing-masing yang disampaikan pimpinan unit eselon I dengan tembusan Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap bulannya (jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya).
– Inspektorat Jenderal cq. Inspektorat bidang investigasi secara triwulanan atau sewaktu-waktu membuat Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan pimpinan unit eselon I, paling lambat tanggal 25 setiap triwulan (jika tanggal 25 jatuh pada hari libur, maka disampaikan hari kerja berikutnya), dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan triwulan I paling lambat 25 Maret;
b. Laporan triwulan II paling lambat 25 Juni;
c. Laporan triwulan III paling lambat 25 September;
d. Laporan triwulan IV paling lambat 25 Desember.
13. Tatacara publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran:
– Inspektorat Jenderal (Itjen) cq. Inspektorat Bidang Investigasi bersama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal mempublikasikan pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
– Itjen cq. Inspektorat Bidang Investigasi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran yang akan dipublikasikan kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal (Sekjen) dengan ketentuan:
a. Laporan triwulan I paling lambat 15 April;
b. Laporan triwulan II paling lambat 15 Juli;
c. Laporan triwulan III paling lambat 15 Oktober;
d. Laporan triwulan IV paling lambat 15 Januari tahun berikutnya.
Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.
– Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekjen memublikasikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Itjen cq. Inspektorat Bidang Investigasi.
– Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran disajikan melalui:
a. Situs resmi Kemenkeu secara berkala paling lambat hari kerja terakhir tiap triwulanan;
b. Salah satu media massa cetak berskala nasional secara berkala setiap bulan April dan bulan Oktober paling lambat pada hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan;
– Dalam publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan, Itjen c.q. Inspektorat Bidang Investigasi dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekjen wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
14. Pejabat yang berwenang menghukum:
Pejabat yang menjatuhkan hukuman displin sebagaimana dimaksud PP 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Displin PNS.
15. Unit Kepatuhan Internal (UKI):
Unit kerja setingkat eselon II di lingkungan unit eselon I yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan internal di lingkungan unit eselon I yang bersangkutan.
16. Unit Tertentu (UT):
Unit kerja setingkat eselon II di lingkungan eselon I, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Eselon I untuk menerima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan.
17. Inspektorat Bidang Investigasi (IBI):
Unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Itjen yang ditetapkan sebagai coordinator pengelolaan pelapoeran pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Kemenkeu.
18. Pengunaan Aplikasi:
Dalam pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta pelaporan hasil pengelolaan pelaporan pelanggaran digunakan aplikasi yang disediakan oleh Itjen.

SEKILAS MENGENAL LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Image

Apa Itu Harta Kekayaan?

Adalah seluruh harta benda yang dimiliki Penyelenggara Negara (PN), istri dan anak yang masih menjadi tanggungan. Terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatan.

 

Apa itu LHKPN?

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan PN yang ditulis dalam formulir LHKPN yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Apa dasar hukum pelaporan LHKPN?

Dasar hukum penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Ada berapa macam jenis formulir LHKPN?

1.      Formulir LHKPN Model A

Untuk PN yang baru pertama kali melaporkan.

 

2.      Formulir LHKPN Model B

a.       PN yang telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun.

b.       Mutasi.

c.        Promosi.

d.       Mengakhiri jabatan atau pensiun.

e.       PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.

 

Kapan Waktu Penyampaian LHKPN?

1.       Formulir Model A

Maksimal 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki jabatan atau saat yang bersangkutan menjadi calon PN bila Undang-Undang mengharuskan untuk melaporkan LHKPN.

2.      Formulir Model B

Maksimal 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan dalam hal promosi/mutasi/pensiun/mengakhiri jabatan atau setelah PN menerima formulir bagi yang akan dilakukan pemeriksaan.

 

Siapa saja yang dapat melaporkan LHKPN?

PN atau ahli warisnya apabila sudah meninggal dunia.

 

Apa saja yang perlu di lampirkan dalam pelaporan LHKPN?

Selain formulir LHKPN itu sendiri, beberapa berkas yang harus dilampirkan dalam penyampaian LHKPN kepada KPK adalah sebagai berikut:

1.   Fotocopy akta/bukti surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki sebanyak 2 (dua) rangkap (satu berkas kirim KPK, satu disimpan oleh yang bersangkutan).

2.       Surat Pernyataan.

3.       Surat Kuasa.

 

Kapan waktu pengumumanLHKPN?

Pengumuman dilakukan setelah LHKPN diverifikasi KPK, melalui media pengumuman LHKPN sebagai berikut:

1.         Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI.

2.         Web site KPK dengan format khusus.

3.         Papan pengumuman kantor KPK.

4.         Papan pengumuman kantor PN bekerja.

5.         Koran harian nasional atau lokal di tingkat Kabupaten dan/atau Provinsi PN berdomisili.

 

Siapa saja yang mengumumkan LHKPN?

PN yang bersangkutan dan/atau oleh KPK berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan PN kepada KPK. Dalam kasus tertentu berdasarkan Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, pengumuman LHKPN ditatausahakan oleh UKI/Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum masing-masing Direktorat Jenderal.

 

Kapan jangka waktu pengumuman?

      Pimpinan instansi memerintahkan PN untuk mengumumkan, sehari setelah format pengumuman diterima pada papan pengumuman instansi setempat, selama 1 (satu) bulan berturut-turut.

        Pengumuman melalui Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI/Koran harian nasional/lokal di tingkat Provinsi/Kabupaten paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah LHKPN dinyatakan lengkap.

       Bukti salinan/fotokopi pengumuman LHKPN disampaikan ke KPK paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diumumkan.


Apakah masyarakat umum dapat meng-akses informasi LHKPN yang telah diumumkan?

Berdasarkan alasan akuntanbilitas dan transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi LHKPN dengan syarat-syarat yang wajib diikuti seperti mengisi nota permintaan/peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN sesuai format KPK.

 

Dalam hal mana pemeriksaan LHKPN oleh KPK dilakukan?

Pemeriksaan oleh pegawai KPK dan/atau pemeriksa lain yang diberi tugas melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama KPK berdasar Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan KPK/pejabat yang ditunjuk pimpinan KPK, meliputi:

1.      Pemeriksaan administratif.

Memeriksa kebenaran material isian formulir, keabsahan bukti pendukung/dokumen kepemilikan harta kekayaan.

2.      Pemeriksaan substansi.

Analisis asal-usul harta, perbandingan penghasilan dan pengeluaran, riwayat jabatan dan perkembangan kekayaan serta kegiatan lain seperti klarifikasi, pemeriksaan fisik dan konfirmasi harta, sebelum, selama dan sesudah menjabat.

3.      Pemeriksaan khusus.

Pemeriksaan lanjutan berdasar hasil pemeriksaan substansi serta hasil pengaduan masyarakat terkait harta yang diperoleh secara tidak wajar dan menunjukkan tindak pidana korupsi.

 Sebelum melaksanakan pemeriksaan, KPK wajib memberitahukan tertulis kepada PN dan pimpinan instansi PN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan dengan menetapkan PN tertentu sebagai sampling, dicurigai memperoleh kekayaan secara tidak syah/tidak wajar, berdasar laporan masyarakat tentang ketidakbenaran LHKPN yang dilaporkan PN yang bersangkutan.

 

Apakah sanksi bagi yang tidak menyampaikan LHKPN?

PN yang:

1.         Tidak melaporkan.

2.         Tidak Mengumumkan.

3.         Tidak bersedia diperiksa hartanya.

Sesuai batas waktu dan format yang ditetapkan, oleh pimpinan KPK dapat direkomendasikan kepada penyidik atau pimpinan yang bersangkutan agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

HUKUM PUASA DI BULAN RAJAB

Image

Alhamdulillah bulan ini kita masih dikaruniai umur panjang untuk berjumpa dengan bulan Rajab tahun 2013. Tulisan ini saya buat berdasarkan pertanyaan dari seorang teman. Lalu bagaimanakah sebenarnya hukum melaksanakan puasa di bulan Rajab? Sebelum menjawab bagaimana hukum berpuasa di bulan Rajab, marilah kita mengenal seluk beluk bulan Rajab terlebih dahulu.

 

Asal kata Rajab

Image

Rajab berasal dari kata “rajjaba – yurajjibu” yang berarti “mengagungkan”. Dinamakan bulan Rajab karena bulan ini diagungkan oleh masyarakat Arab (keterangan Al Ashma’i, dikutip dari Lathaiful Ma’arif, hal. 210). Bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 (empat) bulan haram. Bulan haram berarti bulan yang mulia, yang dimuliakan Allah dengan melarang berperang pada keempat bulan haram tersebut. Keempat bulan haram tersebut adalah: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, sebagaimana firman Allah SWT:


إِنَّعِدَّةَالشُّهُورِعِنْدَاللَّهِاثْنَاعَشَرَشَهْرًافِيكِتَابِاللَّهِيَوْمَخَلَقَالسَّمَاوَاتِوَالْأَرْضَمِنْهَاأرْبَعَةٌحُرُمٌذَلِكَالدِّينُالْقَيِّمُ

Sesungguhnya jumlah bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus.” (QS. At Taubah: 36)


Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّالزَّمَانَقَدِاسْتَدَارَكَهَيْئَتِهِيَوْمَخَلَقَاللَّهُالسَّمَوَاتِوَالأَرْضَالسَّنَةُاثْنَاعَشَرَشَهْرًامِنْهَاأَرْبَعَةٌحُرُمٌثَلاَثَةٌمُتَوَالِيَاتٌذُوالْقَعْدَةِوَذُوالْحِجَّةِوَالْمُحَرَّمُوَرَجَبٌشَهْرُمُضَرَالَّذِىبَيْنَجُمَادَىوَشَعْبَانَ

Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana kondisinya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan, di antaranya empat bulan haram. Tiga bulan ber-turut-turut: Dzul Qai’dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu bulan: Rajab suku Mudhar*, yaitu bulan antara Jumadi (tsaniyah) dan sya’ban.” (HR. Al Bukhari, Muslim).”

Keterangan:
*Disebut “Rajab suku Mudhar” karena suku Mudhar adalah suku yang paling menjaga kehormatan bulan Rajab, dibandingkan suku lain. Kemudian, Rasulullah SAW memberi batasan: antara Jumadil (tsaniyah) dan sya’ban, sebagai bentuk menguatkan makna (Umdatul Qori, 26/305). Ada yang menjelaskan disebut “Rajab suku Mudhar” untuk membedakan dengan suku Rabi’ah yang menghormati bulan Ramadhan. Karena itu bulan ini dinisbahkan kepada suku Mudhar.

 

Beberapa hadits dhaif terkait bulan Rajab

Image

1.        Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai bernama sungai Rajab. Airnya lebih putih dari pada susu dan lebih manis dari pada madu, siapa yang puasa sehari di bulan Rajab maka Allah akan memberi minum orang ini dengan air sungai tersebut.”

(Riwayat Abul Qosim At Taimi dalam At Targhib wat Tarhib, Al Hafidz Al Ashbahani dalam kitab Fadlus Shiyam, dan Al Baihaqi dalam Fadhail Auqat. Ibnul Jauzi mengatakan dalam Al Ilal Al Mutanahiyah: Dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang tidak dikenal, sanadnya dhaif secara umum, namun tidak sampai untuk dihukumi palsu)

 

2.        “Allahumma baarik lanaa fii Rajabin wa sya’baana wa ballighnaa Ramadhaana.”

(Riwayat Ahmad dan di sanadnya terdapat perawi Zaidah bin Abi Raqqad dari Ziyadah An Numairi. Tentang para perawi ini Imam Bukhari mengatakan: Munkarul hadits. An Nasa’i mengatakan: Mungkarul hadits. Sementara Ibn Hibban menyatakan: haditsnya tidak bisa dijadikan dalil)

 

3.        “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah puasa setelah Ramadhan, selain di bulan Rajab dan Sya’ban.” (Riwayat Al Baihaqi. Ibn Hajar mengatakan: ini adalah hadits munkar disebabkan adanya perawi yang bernama Yusuf bin Athiyah, dia orang yang dhaif sekali.- Tabyinul Ajbi, hal. 12)

 

4.         “Rajab adalah bulan Allah, Sya’ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan umatku.”

(Riwayat Abu Bakr An Naqasy. Al Hafidz Abul Fadhl Muhammad bin Nashir mengatakan: An Naqasy adalah pemalsu hadits, pendusta. Ibnul Jauzi, As Shaghani, dan As Suyuthi menyebut hadits ini dengan hadits maudlu’)

 

5.         “Keutamaan Rajab dibanding bulan yang lain, seperti keutamaan Al Qur’an dibanding dzikir yang lain.”

(Ibn Hajar mengatakan: Perawi hadits ini ada yang bernama As Saqathi, dia adalah penyakit dan orang yang terkenal sebagai pemalsu hadits)

 

6.         “Rajab adalah bulan Allah Al Asham. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, atas dasar iman dan ihtisab (mengharap pahala) maka dia berhak mendapat ridha Allah yang besar.” (Hadits palsu, sebagaimana penjelasan As Syaukani dalam Al Fawaid Al Majmu’ah)

 

7.         “Barangsiapa yang berpuasa tiga hari pada bulan Rajab, Allah catat baginya puasa sebulan penuh. Siapa yang puasa tujuh hari maka Allah menutup tujuh pintu neraka.”

(Hadits maudlu, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al Maudlu’at, 2/206)

 

8.        “Siapa yang shalat maghrib di malam pertama bulan Rajab, setelah itu dia shalat dua puluh rakaat, setiap rakaat dia membaca Al Fatihah dan surat Al Ikhlas sekali, dan dia melakukan salam sebanyak sepuluh kali. Tahukah kalian apa pahalanya? Allah akan menjaga dirinnya, keluarganya, hartanya, dan anaknya. Dia dilindungi dari siksa kubur.”

(Hadits maudlu, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al Maudlu’at, 2/123)

 

9.         “Siapa yang puasa di bulan Rajab dan shalat empat rakaat maka dia tidak akan mati sampai dia melihat tempatnya di surga atau dia diperlihatkan.”

(Hadits maudlu, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al Maudlu’at, 2/124, Al Fawaid Al Majmu’ah, hal. 47)

 

10.    Hadits Shalat Raghaib: “Rajab bulan Allah, Sya’ban bulanku, dan Ramadlan bulan umatku namun janganlah kalian lupa dengan malam jum’at pertama bulan Rajab, karena malam itu adalah malam yang disebut oleh para malaikat dengan Ar Raghaib. Dimana apabila telah berlalu sepertiga malam, tidak ada satupun malaikat yang berada di semua lapisan langit dan bumi, kecuali mereka berkumpul di ka’bah dan sekitarnya. Kemudian Allah melihat kepada mereka, dan berfirman: “Wahai malaikat-Ku, mintalah apa saja yang kalian inginkan”. Maka mereka mengatakan: “Wahai Tuhan kami, keinginan kami adalah agar engkau mengampuni orang yang suka puasa Rajab. Allah berfirman: “Hal itu sudah Aku lakukan”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang berpuasa hari kamis pertama di bulan Rajab, kemudian shalat antara maghrib sampai isya’ – yaitu pada malam jum’at – dua belas rakaat.”

(Hadits palsu, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al Maudhu’at, 2/124 – 126, Ibnu Hajar dalam Tabyinul ‘Ujbi, hal. 22 – 24, dan As Syaukani dalam Al fawaid Al Majmu’ah, hal. 47 – 50)

 

11.       “Barangsiapa yang shalat pada malam pertengahan bulan Rajab, sebanyak 14 rakaat, setiap rakaat membaca Al Fatihah sekali dan surat Al Ikhlas 20 kali.”

(Hadits palsu, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al Maudhu’at, 2/126, Ibnu Hajar dalam Tabyinul ‘Ujbi, hal. 25, As Syaukani dalam Al Fawaid Al Majmu’ah, hal. 50)

 

12.     “Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung, siapa yang berpuasa sehari, Allah akan mencatat baginya puasa seribu tahun.”

(Hadits palsu, sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al Maudhu’at, 2/206 – 207, Ibnu Hajar dalam Tabyinul ‘Ujbi, hal. 26, As Syaukani dalam Al Fawaid Al Majmu’ah, hal. 101, As Suyuthi dalam Al Lali’ Al Mashnu’ah, 2/115)

 

Hukum puasa di bulan Rajab

Image

Pada prinsipnya tidak ada amalan khusus terkait bulan Rajab baik berupa shalat, puasa, zakat, maupun umrah. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hadits yang menyebutkan amalan khusus untuk bulan Rajab adalah hadits bathil dan tertolak:

 

Ibn Hajar mengatakan: “Tidak terdapat riwayat yang shahih, bisa untuk dijadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab, baik bentuknya puasa sebulan penuh atau puasa di tanggal tertentu bulan Rajab atau shalat tahajjud di malam tertentu. Keterangan saya ini telah didahului oleh keterangan Imam Abu Ismail Al Harawi.” (Tabyinul Ujub bimaa warada fii Fadli Rajab, hal. 6)

 

Imam Ibn Rajab juga menegaskan tidak ada satupun hadits shahih dari Rasulullah SAW tentang keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus. Hanya terdapat riwayat dari Abu Qilabah, bahwa beliau mengatakan:

Di surga terdapat istana untuk orang yang rajin berpuasa di bulan Rajab.” Namun riwayat bukan hadits. Imam Al Baihaqi mengomentari keterangan Abu Qilabah: “Abu Qilabah termasuk Tabi’in senior, beliau tidak menyampaikan riwayat itu selain hanya kabar tanpa sanad.” (Lathaiful Ma’arif, hal. 213)

 

Mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan amal ibadah tertentu, seperti puasa, shalat malam, shalat Raghaib, dan semacamnya biasanya berdalil dengan hadits dhaif dan hadits palsu. Ibnu Taimiyah mengatakan: “Mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa dan i’tikaf, tidak terdapat riwayat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak pula dari para sahabatnya, dan tidak pula dari para ulama kaum muslimin masa silam. Sebaliknya, disebutkan dalam hadits yang shahih bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa Sya’ban. Dan beliau tidak berpuasa dalam satu tahun yang lebih banyak dari pada puasa beliau di bulan Sya’ban.” (HR. Al Bukhari & Muslim, Majmu’ Fatawa, 25/ 290 – 291)

 

Ibnu Taimiyah juga mengatakan:

“Sesungguhnya mengagungkan bulan Rajab (dengan memperbanyak amal) termasuk perbuatan yang selayaknya dihindari. Demikian pula menjadikan bulan Rajab sebagai momen khusus untuk melaksanakan puasa, termasuk perbuatan makruh (dibenci), menurut Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya.” (Iqtidha’ Shirathal Mustaqim, 2/624 – 625, Ust. Ammi Nur Baits).

 

Imam Ahmad mengatakan:

Sebaiknya seseorang tidak berpuasa (pada bulan Rajab) satu atau dua hari.”

 

 

Boleh puasa bulan Rajab dengan syarat niat berpuasa bulan haram dan tidak sebulan penuh

Image

Jika berpuasa di bulan Rajab dengan niat puasa sunnah di empat bulan haram maka hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Al Baihaqi dll, bahwa suatu ketika datang seseorang dari suku Al Bahili menghadap beliau, meminta diajari berpuasa. Rasulullah SAW kemudian memberikan nasehat:

Rasulullah SAW     : “Puasalah sehari tiap bulan.”

Fulan                     : “Saya masih kuat, tambahkanlah!”

Rasulullah SAW     : “Dua hari setiap bulan”.

Fulan                      : “Saya masih kuat, tambahkanlah!”

Rasulullah              : “Tiga hari setiap bulan.”

Fulan                      : (tetap meminta tambah).

Rasulullah SAW     : “Puasalah di bulan haram dan berbukalah (setelah selesai bulan haram).”

(Hadits ini di-shahih-kan sebagian ulama dan di-dhaif-kan ulama lainnya, namun diriwayatkan bahwa beberapa ulama berpuasa di semua bulan haram, seperti: Ibn Umar, Hasan Al Bashri, dan Abu Ishaq As Subai’i.

 

Adapun perintah Rasulullah SAW untuk berpuasa di bulan haram yaitu bulan Rajab, Dzulqo’dah, Dzulhijjah, dan Muharram, maka ini adalah perintah untuk berpuasa pada empat bulan tersebut dan beliau tidak mengkhususkan untuk berpuasa pada bulan Rajab saja. (Lihat Majmu’ Al Fatawa, 25/291)

 

Telah dicontohkan oleh para sahabat bahwa mereka melarang berpuasa pada seluruh hari bulan Rajab karena ditakutkan akan sama dengan puasa di bulan Ramadhan, sebagaimana hal ini pernah dicontohkan oleh ’Umar bin Khattab. Ketika bulan Rajab, ’Umar pernah memaksa seseorang untuk makan (tidak berpuasa), lalu beliau berkata:

لَاتُشَبِّهُوهُبِرَمَضَانَ

Janganlah engkau menyamakan puasa di bulan ini (bulan Rajab) dengan bulan Ramadhan.”

(Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Al Fatawa, 25/290 dan beliau mengatakannya shahih. Begitu pula riwayat ini dikatakan bahwa sanadnya shahih oleh Syaikh Al Albani dalam Irwa’ul Gholil)

 

Imam Asy Syafi’i mengatakan:

Aku tidak suka jika ada orang yang menjadikan menyempurnakan puasa satu bulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadhan.”

Berdasarkan hadits ’Aisyah yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh pada bulan-bulan lainnya sebagaimana beliau menyempurnakan berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadhan. (Latho-if Ma’arif, 215)

Baca Lanjutannya…

HUKUM MENDAPATKAN PEKERJAAN DENGAN MEMBERIKAN SOGOKAN

Oleh: Angling Kemenangan

 

Image

Di zaman era gombalisasi sekarang ini susah dan ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan terkadang membuat seseorang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan, terutama menjadi PNS. Di Indonesia PNS menjadi pekerjaan yang pencari kerja, calon istri dan calon mertua impikan. Ya, PNS menjadi impian hampir sebagian besar masyarakat Indonesia dengan beragam alasan, yang bisa saya rangkum dalam tiga kategori besar sebagai berikut:

1.      Nyaman dan Terjamin

Menjadi PNS selama tidak melakukan pelanggaran berat atau Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) InsyaAllah aman dari apa yang biasanya menjadi momok ketika bekerja di swasta: “Pemecatan/PHK”. Sebesar apapun gaji kita di swasta bila di kemudian hari kita dianggap tidak lagi produktif, alas an rasionalisasi, perusahaan bangkrut atau kebetulan bermasalah dengan pimpinan kita, bisa saja kita dipecat secara sepihak. Para calon mertua biasanya lebih suka mempunyai calon menantu dari kalangan PNS. Walaupun mereka tahu gaji PNS tidak sebesar swasta tetapi mereka mendapatkan assurance bahwa kehidupan anaknya InsyaAllah terjamin hingga hari tua dari calon menantunya, karena tidak akan di pecat dan mandapatkan pensiun. Apalah arti bekerja di swasta dengan gaji yang tinggi namun selalu was-was apabila sewaktu-waktu akan di PHK secara sepihak dari instansi tempat mereka bekerja.

Kepastian kenaikan golongan secara regular (biasanya tiap empat tahun sekali) dan kenaikan gaji secara berkala (biasanya tiap dua tahun sekali), belum ditambah jika mendapatkan kenaikan gaji di luar kenaikan gaji berkala berdasarkan pidato Presiden adalah pertimbangan lain yang menjadikan pekerjaan PNS sebagai “madu” yang menarik para pencari kerja untuk menjadi PNS.

 

2.      Mendapat pensiun

Beberapa instansi swasta sebenarnya juga telah mempunyai program dana pensiun, namun sebagian besar masih sebatas memberikan uang pesanggon bagi karyawannya yang di PHK. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan besarnya pesanggon maksimal adalah 9 (Sembilan) kali gaji untuk karyawan yang sudah bekerja lebih dari 8 (delapan) tahun dan maksimal 28 (duapuluh delapan) kali gaji apabila ditambah dengan peghargaan untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari 24 (duapuluh empat) tahun.

 

3.       Kebanggaan dan paradigma masyarakat

Paradigma zaman Belanda yang menganggap ambtenaar (PNS di zaman Belanda) adalah jabatan yang terhormat di masyarakat waktu itu. Di masyarakat pedesaan, umumnya lebih menghormati orang yang bekerja sebagai PNS, karena menganggap sebagai bagian dari kekuasaan.

 

Oke disini saya tidak akan membahas masalah PNS, namun tentang hukum haramnya mendapatkan pekerjaan dengan cara memberikan sejumlah uang tertentu agar diterima kerja (sogok/suap), yang kebetulan PNS adalah menjadi pekerjaan impian sebagian besar masyarakat Indonesia.

 

Suap atau sogok berasal dari bahasa Arab yaitu risywah. Risywah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan

 

Image

Keharaman sogok/suap

Semua ulama sepakat bahwa suap atau sogok itu hukumnya adalah “haram”. Tolong-menolong dalam kezaliman adalah perbuatan yang haram dalam hukum agama, sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُواْعَلَىالْبرِّوَالتَّقْوَىوَلاَتَعَاوَنُواْعَلَىالإِثْمِوَالعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah untuk melakukan kebaikan serta takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong untuk melakukan dosa dan kezaliman.’ (Q.s. Al-Maidah:2).”

Dalam kitab Al-Kabair halaman.217 terdapat hadits Rasulullah dari Abu Hurairah ra. yang berbunyi:

“Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam suatu perkara”

(HR. Ahmad (2/387,388), At-Tirmidzi (10/254), Ibnu Hibban (5076), Ibnul Jarud (585), Al-Hakim (4/103), Al-Khathib dalam tarikhnya (10/254), Hadits ini dimuat dalam shahih Al-Jami’ dan Al-Kabair karya imam Adz-Dzahab)

 

Namun jumhur ulama memberikan pengecualian kepada mereka yang tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan disyaratkan harus membayar jumlah uang tertentu, dengan ketentuan:

1.   Orang tersebut pada dasarnya memang betul-betul diterima dan lulus tes murni karena kemampuan intelektual, psikologis dan fisik kesehatan yang prima, namun oleh oknum disyaratkan membayar sejumlah uang tertentu untuk memuluskan prosedur administrasi, dan jika si calon pekerja tidak membayar maka posisinya akan digantikan orang lain yang bersedia membayar.

2.   Tidak melanggar hak/menzalimi orang lain/menggusur orang lain/mematikan kesempatan orang lain yang seharusnya diterima karena telah lulus tes dan kapabilitasnya (“main belakang”) untuk bekerja.

 

Dalam hal ini calon pekerja yang membayar untuk mendapatkan haknya tersebut tidak berdosa, karena dia melakukan untuk mendapatkan apa yang jelas-jelas menjadi haknya secara khusus, sedangkan yang meminta hukum berdosa karena menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya. Hak secara khusus berbeda dengan hak secara umum.

Contoh:

Menjadi PNS merupakan hak umum seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga apabila membayar sejumlah uang tertentu agar menjadi PNS (main belakang) termasuk risywah yang diharamkan, karena menjadi PNS meskipun hak seluruh WNI tetapi hak tersebut sifatnya umum. Siapa saja memang berhak menjadi PNS, tetapi yang paling berhak hanyalah mereka yang yang benar-benar murni lulus tes dan mempunyai kemampuan intelektual, psikologis, dan fisik kesehatan yang prima. Bagi seseorang yang pada dasarnya memang betul-betul diterima dan lulus tes murni karena kemampuan intelektual, psikologis dan fisik kesehatan yang prima, namun oleh oknum disyaratkan membayar sejumlah uang tertentu untuk memuluskan prosedur administrasi, dan jika si calon pekerja tidak membayar maka posisinya akan digantikan orang lain yang bersedia membayar, maka oleh jumhur ulama diperbolehkan karena orang tersebut dirampas haknya dan tidak akan diberikan kecuali dengan memberikan sejumlah harta sehingga bukan termasuk ketegori menyogok yang diharamkan. Misalnya kita “dipaksa” memberikan uang tips kepada petugas kelurahan agar KTP kita segera dikeluarkan kalau tidak,si petugas akan terus menahannya.

 

Akibat menyogok untuk mendapatkan pekerjaan

1.      Diancam dengan neraka

Image

Dalam kitab Al-Kabair halaman.217 terdapat hadits Rasulullah dari Abu Hurairah ra. yang berbunyi:

       “Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam suatu perkara”

(HR. Ahmad (2/387,388), At-Tirmidzi (10/254), Ibnu Hibban (5076), Ibnul Jarud (585), Al-Hakim (4/103), Al-Khathib dalam tarikhnya (10/254), Hadits ini dimuat dalam shahih Al-Jami’ dan Al-Kabair karya imam Adz-Dzahab)

2.      Harta menjadi tidak berkah

Image

 

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. Bersabda:

“Sesungguhnya Allah Maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik…” (HR. Bukhari Muslim).


Harta yang berkah adalah harta yang disenangi Allah. Ia tidak harus banyak. Sedikit tapi berkah lebih baik dari pada yang banyak tetapi tidak berkah. Untuk mendapatkan keberkahan harta harus halal, karena Allah tidak mungkin memberkahi harta yang haram. Dalam surat Al Maidah: 100 Allah menjelaskan bahwa tidak sama kualitas harta haram dengan harta halal, sekalipun harta yang haram begitu menakjubkan banyaknya. Benar, harta haram tidak akan pernah sama dengan harta halal. Harta haram dalam ayat di atas, Allah sebut dengan istilah khabits. Kata khabits menunjukkan sesuatu yang menjijikkan, seperti kotoran atau bangkai yang busuk dan tidak pantas untuk dikonsumsi karena akan merusak tubuh secara fisik maupun mental. Sementara harta halal disebut dengan istilah thayyib, artinya baik, menyenangkan dan sangat membantu kesehatan fisik dan mental jika dikonsumsi.


Harta haram apapun bentuknya, termasuk dari gaji yang cara memperoleh pekerjaannya dengan cara yang salah (suap/sogok) akan menuntun pemiliknya untuk menjadi rakus dan kejam. Seorang yang terbiasa mengkonsumsi harta haram jiwanya akan meronta-ronta, merasa tidak tenang tanpa diketahui sebabnya. Kegelisahan demi kegelisahan akan terus menyeretnya ke lembah yang semakin jauh dari Allah. Lama kelamaan ia tidak merasa lagi berdosa dengan kemaksiatan. Berkata bohong menjadi akhlaknya. Ia merasa tidak enak kalau tidak berbuat keji. Karenanya tidak mungkin harta haram mengandung keberkahan. Allah sangat membenci harta haram dan pelakunya. Seorang yang terbiasa menikmati harta haram doanya tidak akan Allah terima: Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa ada seorang musafir, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, menadahkan tangannya ke langit, memohon: Yaa Rabbi Yaa Rabbi, sementara pakaian dan makanannya haram, doanya tidak diterima (HR. Muslim)


Ibn Hibban meriwayatkan Rasulullah bersabda: “Orang yang mendapatkan hartanya dengan cara haram, lalu ia bersedekah dengannya, ia tidak akan mendapat pahala dan dosanya tetap harus ia tanggung”.

 

“Janganlah engkau merasa kagum kepada orang yang memperoleh harta dari yang haram. Sesungguhnya bila dia menafkahkannya atau bersedekah, maka tidak akan diterima oleh Allah; dan bila disimpan, hartanya tidak akan berkah. Bila tersisa pun, hartanya akan menjadi bekalnya di neraka” (HR. Abu Dawud).

 

Imam Adz Dzahaby menambahkan dalam riwayat lain: “Bahwa harta tersebut kelak akan dikumpulkan lalu dilemparkan ke dalam neraka Jahannam”. Maka tidak ada jalan lain untuk meraih keberkahan kecuali hanya dengan merebut harta halal sekalipun sedikit dan nampak tidak berarti (Dr. Amir Faishol Fath).

 

3.       Keluarga tidak tentram

Image

Syaikhul Islam mengatakan,

الطَّعَامَيُخَالِطُالْبَدَنَوَيُمَازِجُهُوَيَنْبُتُمِنْهُفَيَصِيرُمَادَّةًوَعُنْصُرًالَهُ،فَإِذَاكَانَخَبِيثًاصَارَالْبَدَنُخَبِيثًافَيَسْتَوْجِبُالنَّارَ؛وَلِهَذَاقَالَالنَّبِيُّصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ : (كُلُّجِسْمٍنَبَتَمَنْسُحْتٍفَالنَّارُأَوْلَىبِهِ) . وَالْجَنَّةُطَيِّبَةٌلَايَدْخُلُهَاإلَّاطَيِّبٌ

Makanan akan bercampur dengan tubuh dan tumbuh menjadi jaringan dan sel penyusunnya. Jika makanan itu jelek maka badan menjadi jelek, sehingga layak untuknya neraka. Karena itulah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengingatkan, ‘Setiap jasad yang tumbuh dari harta haram, maka neraka layak untuknya.‘ Sementara surga adalah kebaikan, yang tidak akan dimasuki kecuali tubuh yang baik. (Ma’mu’ al-Fatawa, 21:541).

 

Dalam riwayat dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma,

لَايَدْخُلُالْجَنَّةَلَحْمٌنَبَتَمِنْسُحْتٍ،النَّارُأَوْلَىبِهِ

Tidak akan masuk surga, daging yang tumbuh dari as-suht, maka neraka lebih layak baginya.” (HR. Ahmad 14032 dengan sanad jayid sebagaimana keterangan al-Albani).

 

Dari Ka’ab bin Ujrah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَايَرْبُولَحْمٌنَبَتَمِنْسُحْتٍإِلَّاكَانَتْالنَّارُأَوْلَىبِهِ

Tidak ada daging yang tumbuh dari as-suht, kecuali neraka lebih layak baginya.” (HR. Turmudzi 614 dan dishahihkan al-Albani).

 

Sebagai kepala keluarga sudah menjadi tanggung jawab kita untuk senantiasa menjaga kehalalan nafkah yang kita peroleh. Nafkah yang kita peroleh dari gaji yang cara mendapatkan pekerjaannya dengan bathil, akan dibelikan makanan dan tumbuh menjadi daging. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka berpenggaruh pada jiwa dan raga yang memakannya, misalnya anaknya nakal, narkoba, pemarah, suka judi dan lain-lain.

 

Dalam sebuah kisah Aisyah menceritakan, Abu Bakar memiliki seorang budak. Pada suatu hari sang budak datang dengan membawa makanan dan diberikan kepada Abu Bakar. Setelah selesai makan sang majikan yang wara’ bertanya, ‘Itu makanan dari mana?’ Si budak menjawab: “Dulu saya pernah berpura-pura jadi dukun semasa jahiliyah. Kemudian aku meramal seseorang. Sebenarnya saya tidak bisa meramal, namun dia hanya saya tipu. Baru saja saya bertemu dengannya dan dia memberi makanan itu yang baru saja tuan santap.” Seketika itu, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Abu Bakar mengatakan,

لولمتخرجإلامعنفسيلأخرجتهااللهمإنيأبرأإليكمماحملتالعروقوخالطالأمعاء

Andaikan makanan itu tidak bisa keluar kecuali ruhku harus keluar (mati), aku akan tetap mengeluarkannya. Ya Allah, aku berlepas diri dari setiap yang masuk ke urat dan yang berada di lambung. (HR. Bukhari, 3554).

 

Kisah yang lain, Abu Said al-Khadimy (ulama mazhab Hanafi, wafat: 1156H) meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah menitipkan 70 helai kain kepada Bisyr untuk dijual di Mesir. Tidak lupa Abu Hanifah menulis surat kepadanya bahwa kain yang telah diberi tanda, ada cacatnya. Beliau juga memintanya untuk menjelaskan cacat tersebut kepada calon pembeli. Setelah kembali ke Irak, Bisyr menyerahkan uang hasil penjualan kepada Abu Hanifah sebanyak 3000 keping dinar (± 12,75 kg emas, dengan asumsi 1 dinar=4,25 gr). Lalu Abu Hanifah menanyakan kepada Al Bisyr, ‘Apakah satu kain yang cacat telah kamu jelaskan kepada pembeli saat menjual?

Bisyr menjawab, “Aku lupa”. Syahdan sang imam (Abu Hanifah) berdiri, lalu mensedekahkan seluruh hasil penjualan 70 helai kain tersebut. Sebuah nilai yang sangat besar, 12,75 kg emas (www.konsultasi syariah.com).

 

Apapun alasannya uang sogokan/suap tetap saja uang sogokan/suap. Yang disogok dan yang menyogok dua-duanya masuk neraka. Orang yang mengeluarkan uang demi sebuah pekerjaan pasti akan berupaya untuk mengembalikan uang yang telah dipakai untuk menyogok tersebut apabila dia sudah bekerja nanti. Mana mungkin dia mau mengeluarkan uang begitu saja tanpa upaya untuk mengembalikannya.

 

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Tetap berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang halal: “Man jadda wa jada”.

 

Image

Wallahu ‘alam.

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERTIMBANGAN SAAT MEMBELI RUMAH

Oleh: Angling Kemenangan

Sabtu, 27 April 2013, adalah hari bersejarah dalam hidup keluarga kami. Untuk pertama kalinya kami memenuhi apa yang dinamakan kebutuhan primer manusia yang paling  pokok disamping sandang dan pangan, yaitu papan. Rumah adalah jodoh dan itu kami buktikan dalam pembelian rumah kami kali ini. Setelah berkali-kali kami menawar rumah yang cocok menurut kami namun belum ada yang deal juga. Mungkin benar apa yang dikatakan orang bahwa rumah itu jodoh. Bagaimanapun jika belum jodohnya maka tidak akan mungkin dapat (dengan didahului dengan ihtiar tentunya). Belum tenang rasanya bagi seorang manusia jika belum mempunyai rumah:

 “Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan.” (an-Nahl: 80)

 Rasulullah s.a.w. bersabda ada empat hal yang membahagiakan di dunia, yaitu:

 “Empat hal yang membawa kebahagiaan, yaitu perempuan (istri/anak perempuan) shalehah, rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang baik.” (Riwayat Ibnu Hibban)

 Berdasarkan pengalaman saya pribadi tips and triks dan pertimbangan yang bisa Sohib jadikan pegangan dalam membeli rumah untuk yang pertama kali adalah:

 1.         Legalitas

Image

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah legalitas. Hal ini sangat penting, jangan sampai tanah/rumah yang agan beli akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Sohib perlu mengecek terlebih dahulu, bisa dengan cara bertanya kepada tetangga sekitar tanah/bangunan yang Sohib beli, pak RT, RW, Lurah setempat atau kalau perlu melakukan pengecekan ke BPN domisili tanah bagaimana latar belakang tanah tersebut apakah berpotensi akan menimbulkan sengketa dengan Negara, istri penjual atau dengan ahli waris yang lain (apabila tanah warisan ahli warisnya bersengketa).

Apabila kebetulan Sohib membeli tanah/rumah yang masih menjadi jaminan bank, maka hal yang perlu Sohib lakukan adalah sebagai berikut:
1. Sohib perlu mengecek kepada Bank yang bersangkutan, dengan cara mengajak si Penjual untuk bertemu pimpinan bagian kredit tempat si penjual menjaminkan tanah atau bangunannya untuk melakukan konfirmasi bahwa apakah benar sertipikat si penjual benar-benar diagunkan di bank tersebut, jenis hak milik apakah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan (HGB) dll. Jika HGB maka perlu dilihat apakah masa berlaku HGB masih atau sudah melewati batas waktu.
2. Sohib membuat perjanjian tertulis baik Notariil (yang dibuat di hadapan notaris) atau di bawah tangan (hanya antara Sohib dan Penjual) dengan menghadirkan dua saksi yang kemudian bisa dilegalisasi notaris, yang menyatakan bahwa apabila Sohib telah membayar lunas pinjaman si penjual di Bank X, maka Sohiblah yang diberi kuasa dan hak untuk mengambil sertipikat tersebut (ada uang ada barang).

3. Setelah pinjaman atau harga jual dilunasi, jangan lupa untuk meminta kwitansi dari penjual dan segera melakukan penandatangan balik nama jual-beli di hadapan Notaris.

2.         Lokasi

Image

Bagi kalangan investor 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan dalam membeli tanah/rumah adalah pertama: lokasi, kedua: lokasi dan ketiga: lokasi. Bagi yang ingin berinvestasi pada property setelah legalitas, lokasi memang pertimbangan yang paling penting. Lokasi hook (pojok) atau warung dipinggir jalan ramai tentu lebih prospektif dibandingkan toko/warung di dalam gang atau pelosok tengah sawah yang sepi. Selain itu kenaikan harga aset property pertahun di lokasi yang strategis tentu lebih cepat dibandingkan lokasi yang kurang strategis. Lokasi property dinamakan strategis apabila ia mudah diakses, dekat dengan jalan besar (atau kalaupun masih masuk jalan kecil menuju rumah, tidak begitu jauh dari jalan besar/jalan utama), dekat dengan kampus/universitas, perkantoran, sekolah, rumah sakit, mall/ pertokoan, pasar, bandara, terminal, stasiun dll. Kemudahan akses menuju lokasi juga merupakan hal yang penting. Dalam beberapa hal, walaupun lokasi agak jauh namun mudah dijangkau transportasi umum seperti kereta atau bis kota, misalnya di Depok atau Bogor juga dapat dikatakan strategis. Menurut Bank Indonesia (BI) rata-rata kenaikan harga aset properti pertahun adalah 7%, bahkan dibeberapa lokasi mencapai hingga kenaikan 20% per tahun. Selain kenaikan harga, aset property kita juga bisa kita karyakan untuk menghasilkan uang. Misal bisa kita kontrakan atau kita kost kan jika asset kita berada di lingkungan area dekat kampus. Lumayan menarik dan mengiurkan bukan.

3.         Air

 Image

Air adalah sumber kehidupan. Walaupun rumah kita di lingkungan elit tapi sumber airnya kotor,berwarna atau berbau sedangkan jaringan PDAM kita belum ada, tentu sangat merepotkan. Untuk memasak, minum,, mencuci, mandi dan lain-lain kita terpaksa harus membeli air. Serasa hidup di Gurun bukan? Perlu dicek apakah sumber aliran air lancar atau tidak. Selain itu air yang berasal dari sumur sendiri akan lebih menghemat pengeluaran daripada air yang berasal dari PDAM.

4.         Bangunan

Image

Bangunan adalah aspek lain yang perlu kita pertimbangkan. Terkadang kita dihadapkan pada pilihan membeli tanah dengan bangunan yang sudah bagus dan tinggal pakai atau tanah dengan bangunan yang jelek atau rusak tentu akan ada biaya tambahan untuk merenovasi rumah. Nah, biaya untuk merenovasi ini tentunya harus kita pertimbangan saat membeli property. Teliti pula apakah bangunan menggunkan bahan bangunan dan kayu yang bagus. Misalnya bangunan yang menggunakan tembok batu bata lebih dingin dan lebih awet dibanding batako dan kusen, pintu, jendela yang menggunakan bahan dari katu jati lebih awet dibandingkan dengan yang menggunakan kayu Kalimantan, keramik mempunyai estetika yang lebih bagus disbanding tegel biasa dan lain-lain.Perbedaan jenis bahan bangunan yang digunakan juga berpenggaruh terhadap tinggi rendahnya harga jual.

5.         Jenis sertipikat

Image

Sertipikat dengan jenis hak yang terkuat adalah Hak Milik. Sertipikat jenis Hak Milik ini, berarti kita tidak perlu repot-untuk untuk peningkatan hak ke BPN dan tinggal balik nama jual beli. Untuk property yang masih berjenis HGB dan sejenisnya atau bahkan belum bersertipikat sama sekali (masih AJB saja, girik, letter C/letter D), akan memerlukan lagi biaya ekstra untuk peningkatan hak menjadi Hak Milik.

6.       Surat-surat kelengkapan

Image

Surat-surat yang biasanya menyertai property seperti, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Gambar Ukur pecah dari BPN apabila perumahan dan lain sebagainya.

7.         Perhitungan pajak dan biaya notaris

Image

Dalam jual beli masing-masing penjual dan pembeli akan dikenakan pajak. Besar kecilnya pajak penjual dan pembeli tergantung dari besaran nilai NJOP dan di beberapa tempat tergantung Nilai Zona Tanah (NZT). Selain itu agar sertipikat property yang kita beli beralih nama atas nama kita harus kita balik namakan terlabih dahulu di notaris. Untuk itu perlu antara penjual dengan pembeli perlu melakukan kesepakatan terlebih dahulu apakah pajak penjual, pajak pembeli dan biaya notaris ditanggung semua oleh penjual, ditanggung semua oleh pembeli, dibagi rata berdua, atau dibayar masing-masing. Rumus perhitungan biaya notaris dan pajak adalah sebagai berikut:

Misalnya jual beli property di Tangerang dengan estimasi harga property Rp.350.000.000,-

Biaya Balik Nama:

        Pajak

a.         PPH

Ditanggung Penjual

Rumus      :     5% x Harga Jual atau NJOP

                         5% x Rp. 350jt

                         17,5 jt

b.         BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Ditanggung pembeli

Rumus      :     5% x (Harga Jual atau NJOP – NPTKP tiap kota/kabupaten berbeda)  

                         5% x (Rp. 350jt – 30jt (NPTKP Tangerang 30jt)

                         5% x (Rp.350jt-30jt)

                         16,5 jt

 

        Biaya Notaris & BPN

Prinsipnya bisa Di Negosiasikan dengan Pihak Notaris

Komponen biaya:

a.         Akte Jual Beli (AJB)                                  :     1,5jt-an

b.         Pengecekan sertipikat di BPN                   :        200rb-an

c.          Biaya Balik Nama di BPN                         :     1 jt-an

d.         Legalisir pajak                                          :     200rb-an

e.         Penerbitan salinan PBB                            :     250rb-an

(jika bukti PBB tidak ada)

f.           Akta PPJB (jika PBB tahun                        :     2 jt-an

Terakhir belum ada)

g.         Honorarium notaris                                  :     Nego dg Notaris

             Jika sesuai UU 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris

             Pasal 36 ayat 3

             < 100 jt                      = maksimal 2,5%

             Di atas 100- 1 Milyar = maksimal 1,5%

             Di atas 1 Milyar         = maksimal 1 %

 

             Contoh asumsi harga 350jt:

             1% x 350jt

             Honor maksimal 5,25 jt (Nego tentunya)

Catatan:

        NPTKP tiap tahun berbeda, bisa naik, bias turun.

        Biaya Notaris tiap Kota dan Kabupaten Berbeda.

        Besaran biaya balik nama di Notaris tersebut tergantung kita terhadap Notaris yang bersangkutan.

8.         Lingkungan masyarakat sekitar

Image

Perlu dipertimbangkan bagaimana keadaan lingkungan masyarakat sekitar, apakah dari kalangan baik-baik atau tidak baik, misal banyak preman, daerah peredaran narkoba, pergaulan bebas, prostitusi, banyak maling sehingga sering kehilangan, judi dan lain-lain. Hal ini penting untuk kedamaian dan kenyamanan kita tinggal serta berpenggarauh besar pada perkembangan anak-anak kita.

9.         Arah rumah menghadap

Image

Apabila property berupa bangunan, usahakan untuk memilih bangunan yang menghadap ke arah utara atau selatan dan hindari memilih bangunan yang menghadap timur atau barat karena akan menghadap matahari secara langsung di pagi hari hari apabila menghadap timur dan sore hari apabila menghadap barat dan membuat hawa rumah menjadi lebih panas.

10.         Listrik

Image

Yang perlu dipertimbangkan apakah rumah tersebut sudah dipasang listrik oleh penjual atau belum (walaupun biasanya sudah dipasang oleh penjual). Apabila belum maka perlu dibuat kesepakatan apakah yang akan memasang listrik si penjual atau pihak pembeli. Selain itu perlu dipertimbangkan besaran daya watt listrik, apakah 900 watt, 1300 watt atau lebih besar, yang tentunya akan berpenggaruh pada biaya listrik bulanan yang kita bayar setiap bulannya. Jika sohib ingin memasang AC tentunya minimal memilih listrik dengan daya 1300 watt ke atas. Apabila niat kita membeli property untuk dikaryakan misalnya untuk di kost-kan atau dikontrakkan pilihlah listrik yang menggunakan sistem pulsa/pra bayar untuk menghindari penyalahgunaan dari si penyewa rumah (dalam beberapa kasus terdapat oknum penyewa yang tidak membayari tagihan listrik hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga listrik diputus).

11.         Pencahayaan

Image

Pencahayaan disini bukan berarti cahaya yang berasal dari lampu listrik, namun lebih kepada pencahayaan alami di siang hari. Rumah yang memiliki halaman belakang biasanya lebih terang dibanding rumah yang tanpa halaman belakang alias full bangunan sampai belakang rumah. Selain penggunaan sun roof untuk memperoleh cahaya matahari di siang hari juga perlu dipertimbangkan. Rumah yang kurang mendapatkan cahaya biasanya akan lembab dan cepat berlumut.

12.         Hal-hal lain

Image

Hal-hal yang terlihat sepele menurut kita namun perlu untuk ditegaskan adalah misalnya, apakah pembelian property (apabila terdapat bangunan) sudah termasuk pompa air, pemasangan lampu dan keran air dan lain-lain. Selain itu apabila rumah belum di cat maka pemilihan warna cat yang terang lebih mengesankan gairah dan keceriaan si penghuni dan tamu yang datang.

 Sabda Rasulullah s.a.w.:

 “Sesungguhnya Allah itu baik, Dia suka kepada yang baik. Dia juga bersih, suka kepada yang bersih. Dia juga mulia, suka kepada yang mulia. Dia juga dermawan, sangat suka kepada yang dermawan. Oleh karena itu bersihkanlah halaman rumahmu, jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi.” (Riwayat Tarmizi)

Demikian pengalaman saya dalam memilih dan membeli rumah. Semoga bermanfaat bagi Sohib-Sohib semua.

URGENSI LP2P DAN MANFAATNYA BAGI KITA

Image

Hai Sohib! Pernahkah kita mendengar kata LP2P? Sebagian dari kita mungkin ada yang sudah mengenal dengan baik apa itu LP2P, sedangkan sebagian lain masih bertanya-tanya makanan atau hewan apakah LP2P itu? Secara singkat LP2P pada hakekatnya adalah pelaporan pajak yang telah kita bayarkan kepada Menteri Keuangan, wujud aktualisasi ketaatan kita dalam membayar pajak, yang menjadi back bone pendapatan Negara sebagai upaya pendistribusian kemakmuran kepada seluruh rakyat, dalam mewujudkan insan Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Lalu timbul pertanyaan berikutnya, apa manfaat yang dapat kita peroleh dari pelaporan LP2P yang mulai tahun 2013 dilakukan secara online? Selama ini sebagai PNS, kita mungkin lebih sering diberikan pendekatan punishment dibanding pendekatan humanis berupa reward. Sedikit melakukan kesalahan hukuman menanti di depan mata, namun jarang sekali reward diberikan ketika berprestasi. Beberapa orang mengatakan hal tersebut lumrah, karena sudah tugas PNS untuk mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Jujur, banyak dari kita yang menganggao bahwa pelaporan LP2P online adalah hal sepele atau bahkan hanya membuang-buang waktu kita yang berharga. Dasyat!

Mmmm… tunggu dulu Sobat! Dalam melakukan sesuatu, seseorang tentu harus tahu urgensi apa dan kenapa ia harus melakukan sesuatu hal. Oke, disini akan saya coba berikan contoh nyata apa keuntungan yang dapat kita peroleh dari pelaporan LP2P online. Sekilas memang terlihat sederhana, namun sebenarnya ada beberapa manfaat besar yang dapat kita peroleh dari pelaporan LP2P online. Kalau kita lihat skema pelaporan LP2P, terdapat kewajiban untuk melaporkan daftar harta kekayaan (DHK) dalam satu paket pelaporannya. Nah, manfaat yang dapat kita peroleh antara lain sebagai berikut:

1. Pertama, mengetahui jumlah harta yang kita miliki saat ini.
Jujur Sohib, saya yakin jika saat ini ditanya, berapa nominal dan harta apa saja yang Sohib miliki, maka saya yakin sedikit dari Sohib yang bisa menjawab. Itu karena pendapatan kita (baik dari Gaji, Investasi, Surat Berharga dll) dan aset yang kita miliki terus bertambah (misal dari warisan, hibah orang tua, hasil investasi dll) sangat jarang kita dokumentasikan dan kita update. Nah dengan pelaporan LP2P ini secara tidak langsung kita “dipaksa” untuk meng-inventarisir harta kekayaan kita setiap tahun. Jika suatu saat Sohib tiba-tiba butuh uang buat keperluan penting dan mendadak, jangan buru-buru cari pinjaman uang ke Bank, tapi lihat saja adakah harta Sohib yang bisa dijual untuk menutup kebutuhan tersebut. He..he..

2. Kedua, aplikasi e-lp2p berguna saat dibutuhkan
Sekarang marilah kita berandai-andai, bayangkan andaikata 10, 20 atau 30 tahun lagi kita mengikuti fit and proper test sebagai Calon Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Biasanya fit and proper test mensyaratkan adanya pelaporan Daftar Harta Kekayaan. Dalam scope yang lebih kecil, taruhlah 5 atau 10 tahun lagi Sobat diangkat menjadi pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Nah, jika kita sudah mencicil mengisi harta kita dari jauh-jauh hari dan selalu kita update tiap tahun melalui aplikasi e-lp2p, maka kita tidak perlu kebingungan sampai menyewa akuntan publik atau tim appraisal untuk menilai jumlah kekayaan kita kan?
Sohib tinggal klik, buka aplikasi e-lp2p via smartphone dan…….Sim Salabim, jadi apa, prok, prok, prok! ala pak Tarno, Wuzzz…hanya dalam hitungan menit, keluarlah semua Daftar Harta Kekayaan yang Sohib butuhkan. So simple, so easy and very helpful bukan?

Dalam aplikasi pelaporan e-lp2p selain pelaporan pajak dan DHK juga ada data pegawai, yang mungkin berguna apabila kita membutuhkan. Misalkan kita lupa NIP, nomor NPWP, kodepos rumah atau alamat rumah (asal jangan lupa nama istri ya?..he..he..) Tinggal klik dan muncul data yang kita butuhkan.

Oke, kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal dulu seluk beluk LP2P, mungkin sedikit pencerahan berikut bisa sedikit membantu Sohib-sohib semua.

Apa itu LP2P?

LP2P adalah laporan semua pajak-pajak pribadi, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor, yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki pangkat penata muda (Golongan III/a) atau lebih tinggi, seluruh pegawai fungsional dan pegawai yang bertugas di bidang pelayanan publik.

Dasar Hukum LP2P?

Dasar hukum penyampaian LP2P kepada Menteri Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 366/KMK.09/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Siapa saja yang wajib menyampaikan LP2P?

Yang wajib menyampaikan LP2P kepada Menteri Keuangan adalah:

  • Pejabat struktural;
  • Pejabat fungsional;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat Penata Muda (Golongan III/a) atau lebih tinggi;
  • Pejabat/pegawai lainnya yang tugasnya terkait dengan pelayanan publik yang ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Kapan waktu penyampaian LP2P?

Pelaporan LP2P dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Penyampaian LP2P tahun sebelumnya disampaikan antara bulan Januari dan paling lambat dilaporkan kepada Itjen pada bulan April.

Misal:

Untuk pelaporan pajak dan data harta kekayaan yang diperoleh selama kurun waktu 2012, maka wajib disampaikan pada bulan Januari sampai dengan paling lambat bulan April 2013.

Bagaimana cara pengisian LP2P?

LP2P harus diisi secara benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengisian LP2P dilakukan melakui aplikasi e-lp2p, di alamat http://lp2p.depkeu.go.id, dengan user name dan password customize-nya menggunakan user name dan password e-performance. Data yang disampaikan pada prinsipnya adalah data sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang sebelumnya. Cara pengisian dan pengenalan item-item dalam aplikasi e-lp2p adalah sebagai berikut:

Pengenalan item dalam e-lp2p

1. Menu Home

Halaman utama aplikasi e-lp2p, yang berisi uraian singkat  e-lp2p dan pejabat yang wajib mengisi LP2P

2. Menu Login

Pintu gerbang utama menuju aplikasi e-lp2p. User name dan password menggunakan user name dan password aplikasi e-performance.

3. Menu LP2P dan DHK

Tempat pengisian secara online, berisi data pegawai, data LP2P, data DHK (Daftar Harta Kekayaan) dan berkas LP2P dan DHK.

4. Menu berkas LP2P dan DHK tahun sebelumnya

Berisi data LP2P dan DHK tahun sebelumnya.

5. Menu monitoring

Untuk melihat daftar pegawai yang sudah mengirimkan LP2P.

6. Menu memo

Untuk menulis catatan penting terkait LP2P.

7. Menu hubungi kami

Apabila terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan kepada admin LP2P Itjen atau pemberitahuan apabila terdapat kesalahan dan ralat atas kesalahan pengisian LP2P dan DHK yang telah terlanjur dikirim.

8. Menu cara penggunaan

Tempat mengunduh petunjuk pengisian manual e-lp2p.

9. Menu logout

Keluar aplikasi setelah pengisian data e-lp2p secara lengkap dan benar, demi keamanan dan kerahasiaan data.

Cara pengisian

1. Klik login, isi user name dan password sesuai user name dan password e-performance.

2. Klik item LP2P dan DHK. Kemudian isi masing-masing item mulai dari data pegawai sampai dengan berkas LP2P:

a. Data pegawai

Cek kebenaran data apakah sudah benar. Jika terdapat kesalahan data yang ingin dibetulkan klik ubah data di sebelah kanan bawah. Pada prinsipnya semua parameter dapat diubah kecuali LP2P tahun pajak, NIP, nama lengkap. Jika terdapat NIP atau nama lengkap yang ingin diubah maka dapat menhubungi admin LP2P di menu hubungi kami.

b. Data LP2P

1)    Pajak penghasilan

Isi seluruh kolom yang wajib di isi, dengan mendasarkan data yang dirilis dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2)    Pajak bumi dan bangunan

Diisi dengan mendasarkan pada SPPT PBB tahun sebelumnya.

3)    Pajak kendaraan bermotor

Diisi dengan mandasarkan data pada STNK/BPKB. Untuk atas nama kendaraan bermotor adalah atas nama terakhir sesuai BPKB. Kolom keterangan diisi, misalnya apakah dari hasil sendiri/beli, hibah/dibelikan orang tua atau warisan.

c. Data DHK

Prinsipnya bisa diubah atau dihapus, misalnya apabila dijual, ganti kepemilikan atau nilai jualnya mengalami kenaikan/penurunan.

1)    Tanah/Bangunan

Jika terjadi perbedaan data di SPPT dan sertifikat tanah (misalnya luas dan atas nama tanah), maka gunakan data di sertifikat.

2)    Kendaraan

Nilai perolehan adalah nilai ketika saat membeli kendaraan bermotor. Sedangkan nilai/harga jual adalah nilai pasar apabila dijual saat ini. Pengisian nilai/harga jual dapat ditempuh melalui pengecekan harga second kendaraan dengan jenis dan merek yang sama  dalam situs jual beli online di internet, misalnya kaskus, tokobagus, berniaga dll.

3)    Uang tunai

Diisi dengan jumlah uang per 31 Desember tahun yang dilaporkan.

4)    Surat berharga

Diisi apabila memiliki obligasi, saham, asuransi, saham, sukuk, ORI, dana pensiun atau surat berharga lainnya per 31 Desember tahun yang dilaporkan.

5)    Aset lainnya

Misalnya perhiasan. Logam mulia, berlian, perak, permata dll.

6)    Penghasilan terkena PPh final

Diisi apabila terdapat PPh final yang harus dibayar.

7)    Kewajiban/hutang

Hutang kepada orangtua, saudara/keluarga, ataupun teman sekalipun tetap harus di input dalam DHK selama nominalnya cukup besar (misalnya di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Klik berkas LP2P dan DHK, kemudian klik sub item kirim berkas online. Cek apakah masih terdapat tanda silang merah, yang berarti masih ada data yang belum diisi atau salah dalam mengisi. Apabila semua data telah diisi dengan benar dan semua tanda sudah centang hijau, maka berkas siap untuk dikirim.

4. Apabila berkas sudah dikirim maka secara otomatis akan muncul, tanda cetak via pdf dan muncul sub item tanda terima yang bisa kita print out.

5. Bagi istri atau suami yang merupakan PNS Kemenkeu dan hartanya sudah dilaporkan sebelumnya di DHK suami/istrinya, maka tetap wajib melaporkan di DHK yang bersangkutan dengan memberikan keterangan bahwa harta tersebut telah dilaporkan di DHK suami/istri dengan mencantumkan nama dan NIP.

Surat Kuasa dan Surat Pernyataan

Dalam hal surat pernyataan dan surat kuasa belum disampaikan pada pelaporan LP2P tahun sebelumnya, atau sudah disampaikan namun isian salah/belum ditempel materai/belum ditandatangani (bisa dilihat dari masih adanya tanda silang centang hijau pada saat akan meng-klik kirim berkas). Pada saat kirim berkas akan muncul 4 (empat) centang hijau yaitu: Surat Kuasa, Surat Peryataan, LP2P dan DHK. Jika demikian adanya, maka yang bersangkutan harus mencetak surat pernyataan dan surat kuasa secara setelah pengisian online yang masing-masing dilampiri materai Rp.6000,- dan ditandatangani, dimasukkan dalam amplop putih polos bebas dan ditujukan kepada Yth. Menteri Keuangan melalui Itjen Kemenkeu.
Amplop tersebut kemudian disampaikan kepada Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum (KBH) atau Unit Kontrol/Unit Kepatuhan Internal lain yang ditunjuk oleh masing-masing Eselon I untuk menatausahakan LP2P.

Jika sudah mengirim dan cara pengisiannya telah benar serta lengkap, pada item kirim berkas tidak akan muncul tanda centang hijau. Pada saat kirim berkas hanya akan muncul centang hijau pada LP2P dan DHK.

Tanda Centang Hijau dan Centang Merah

Tanda centang merah pada item kirim berkas, berarti masih terdapat data yg belum diisi atau sudah diisi namun salah.
Tanda centang hijau berarti berkas telah diisi secara benar dan lengkap.

Khusus tanda centang hijau yang muncul pada saat akan kirim berkas pada Surat Pernyataan dan Surat Kuasa, berarti setelah kirim berkas, yang bersangkutan harus mencetak Surat Pernyataan dan Surat Kuasa, dilampiri materai Rp.6000,-, ditandatangani, masukkan amplop polos putih bebas ditujukan kepada Yth. Menteri Keuangan. Kemudian amplop disampaikan kepada Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum.

Bagaimana apabila si pegawai wajib LP2P tidak dapat mengoperasikan komputer?

Bagi pegawai yang tidak dapat menyampaikan LP2P dan DHK secara elektronik melalui aplikasi e-lp2p, maka yang bersangkutan dapat menyampaikan dokumen fisik LP2P dengan disertai surat keterangan/penjelasan dari kepala kantor/unit/satker yang bersangkutan.

Siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas penyampaian LP2P?

  1. Pegawai yang bersangkutan, untuk mengisi LP2P secara benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Dirjen atau pimpinan masing-masing unit Eselon I, berkewajiban: a. Menyampaikan daftar pejabat/pegawai yang ditetapkan dan dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan LP2P kepada Itjen, Kemenkeu, setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari 2013, b. Menatausahakan dan mengawasi penyampaian LP2P di unit masing-masing, c.Melaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Itjen dalam hal terdapat pejabat/pegawai yang tidak menyampaikan LP2P.
  3. Itjen, Kementerian Keuangan: a. Menerima dan menatausahakan LP2P, b. Melakukan penelitian dan penilaian LP2P yang diterima, c.Menyimpan LP2P data LP2 dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjamin ketertiban administrasi, keamanan dan kerahasiaannya, d. Melaporkan kepada Menteri Keuangan hasil penelitian dan penilaian LP2P secara berkala.

Itjen juga berwenang untuk:

  1. Meminta keterangan atau penjelasan dari pimpinan unit Eselon I atas Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan LP2P.
  2. Meminta keterangan atau penjelasan dari pegawai/pejabat mengenai kebenaran informasi LP2P yang disampaikan.

Sanksi apakah yang akan dikenakan apabila tidak mengisi LP2P secara online?

Kewajiban pengisian LP2P secara online diatur dalam KMK Nomor 366/KMK.09/2012 dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mengabaikan kewajiban pelaporan LP2P berarti melanggar Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban untuk “menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan”, karena KMK merupakan salah satu bentuk peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan bunyi diktum Kesepuluh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Pejabat/pegawai yang tidak menyampaikan LP2P atau terbukti mengisi LP2P tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sanksi lain adalah sanksi moral. Sebagaimana KMK 7/KMK.09/2011 diktum Keempat, bahwa menjadi kewajiban Dirjen/Pimpinan unit Eselon I untuk menyampaikan daftar pegawai dan alasan kenapa pegawai tersebut tidak menyampaikan LP2P kepada Menteri Keuangan yang tembusannya diberikan kepada Itjen. Jadi logika sederhananya apabila Menteri Keuangan kebetulan menegur Dirjen/Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan karena terdapat Pejabat/Pegawai di jajaran Unit Eselon I nya tidak menyampaikan LP2P, maka secara otomatis Dirjen/Eselon I akan meneruskan teguran kepada pegawai yang bersangkutan. Ini sanksi moral, berupa teguran dari atasan dan dianggap tidak profesional oleh atasan, dan mungkin berdampak pada karir yang bersangkutan di masa depan.

Demikian semoga bermanfaat. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan.

@Angling Kemenangan