SEKILAS MENGENAL LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Image

Apa Itu Harta Kekayaan?

Adalah seluruh harta benda yang dimiliki Penyelenggara Negara (PN), istri dan anak yang masih menjadi tanggungan. Terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatan.

 

Apa itu LHKPN?

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan PN yang ditulis dalam formulir LHKPN yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Apa dasar hukum pelaporan LHKPN?

Dasar hukum penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Ada berapa macam jenis formulir LHKPN?

1.      Formulir LHKPN Model A

Untuk PN yang baru pertama kali melaporkan.

 

2.      Formulir LHKPN Model B

a.       PN yang telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun.

b.       Mutasi.

c.        Promosi.

d.       Mengakhiri jabatan atau pensiun.

e.       PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.

 

Kapan Waktu Penyampaian LHKPN?

1.       Formulir Model A

Maksimal 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki jabatan atau saat yang bersangkutan menjadi calon PN bila Undang-Undang mengharuskan untuk melaporkan LHKPN.

2.      Formulir Model B

Maksimal 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan dalam hal promosi/mutasi/pensiun/mengakhiri jabatan atau setelah PN menerima formulir bagi yang akan dilakukan pemeriksaan.

 

Siapa saja yang dapat melaporkan LHKPN?

PN atau ahli warisnya apabila sudah meninggal dunia.

 

Apa saja yang perlu di lampirkan dalam pelaporan LHKPN?

Selain formulir LHKPN itu sendiri, beberapa berkas yang harus dilampirkan dalam penyampaian LHKPN kepada KPK adalah sebagai berikut:

1.   Fotocopy akta/bukti surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki sebanyak 2 (dua) rangkap (satu berkas kirim KPK, satu disimpan oleh yang bersangkutan).

2.       Surat Pernyataan.

3.       Surat Kuasa.

 

Kapan waktu pengumumanLHKPN?

Pengumuman dilakukan setelah LHKPN diverifikasi KPK, melalui media pengumuman LHKPN sebagai berikut:

1.         Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI.

2.         Web site KPK dengan format khusus.

3.         Papan pengumuman kantor KPK.

4.         Papan pengumuman kantor PN bekerja.

5.         Koran harian nasional atau lokal di tingkat Kabupaten dan/atau Provinsi PN berdomisili.

 

Siapa saja yang mengumumkan LHKPN?

PN yang bersangkutan dan/atau oleh KPK berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan PN kepada KPK. Dalam kasus tertentu berdasarkan Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, pengumuman LHKPN ditatausahakan oleh UKI/Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum masing-masing Direktorat Jenderal.

 

Kapan jangka waktu pengumuman?

-      Pimpinan instansi memerintahkan PN untuk mengumumkan, sehari setelah format pengumuman diterima pada papan pengumuman instansi setempat, selama 1 (satu) bulan berturut-turut.

-        Pengumuman melalui Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI/Koran harian nasional/lokal di tingkat Provinsi/Kabupaten paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah LHKPN dinyatakan lengkap.

-       Bukti salinan/fotokopi pengumuman LHKPN disampaikan ke KPK paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diumumkan.


Apakah masyarakat umum dapat meng-akses informasi LHKPN yang telah diumumkan?

Berdasarkan alasan akuntanbilitas dan transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi LHKPN dengan syarat-syarat yang wajib diikuti seperti mengisi nota permintaan/peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN sesuai format KPK.

 

Dalam hal mana pemeriksaan LHKPN oleh KPK dilakukan?

Pemeriksaan oleh pegawai KPK dan/atau pemeriksa lain yang diberi tugas melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama KPK berdasar Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan KPK/pejabat yang ditunjuk pimpinan KPK, meliputi:

1.      Pemeriksaan administratif.

Memeriksa kebenaran material isian formulir, keabsahan bukti pendukung/dokumen kepemilikan harta kekayaan.

2.      Pemeriksaan substansi.

Analisis asal-usul harta, perbandingan penghasilan dan pengeluaran, riwayat jabatan dan perkembangan kekayaan serta kegiatan lain seperti klarifikasi, pemeriksaan fisik dan konfirmasi harta, sebelum, selama dan sesudah menjabat.

3.      Pemeriksaan khusus.

Pemeriksaan lanjutan berdasar hasil pemeriksaan substansi serta hasil pengaduan masyarakat terkait harta yang diperoleh secara tidak wajar dan menunjukkan tindak pidana korupsi.

 Sebelum melaksanakan pemeriksaan, KPK wajib memberitahukan tertulis kepada PN dan pimpinan instansi PN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan dengan menetapkan PN tertentu sebagai sampling, dicurigai memperoleh kekayaan secara tidak syah/tidak wajar, berdasar laporan masyarakat tentang ketidakbenaran LHKPN yang dilaporkan PN yang bersangkutan.

 

Apakah sanksi bagi yang tidak menyampaikan LHKPN?

PN yang:

1.         Tidak melaporkan.

2.         Tidak Mengumumkan.

3.         Tidak bersedia diperiksa hartanya.

Sesuai batas waktu dan format yang ditetapkan, oleh pimpinan KPK dapat direkomendasikan kepada penyidik atau pimpinan yang bersangkutan agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: